Basuki: Tunggu Sidang Kabinet!

JAKARTA, KOMPAS.com - Real Estat Indonesia (REI) kembali menyerukan pemerintah agar segera menetapkan kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahap dua.

Ketua Umum REI Eddy Hussy menyampaikan hal itu saat membacakan laporan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-15 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

"Kami minta pemerintah untuk segera memperluas sasaran program FLPP untuk masyarakat urban dengan pendapatan Rp 4,5 juta sampai dengan Rp 7 juta yang selama ini sulit sekali mendapat subsidi," tutur Eddy.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum bisa memastikan dapat menerima usulan tersebut.

Menurut dia, sebelum bisa diterima, usulan itu mesti melewati pembahasan di level kabinet kerja karena dampaknya tak hanya di Kementerian PUPR saja.

"Ya bagus usulannya, tapi tunggu sidang kabinet. Ini akan saya bawa dulu ke sidang kabinet untuk bisa diputuskan. Ini akan berdampak tidak hanya di Kementerian PUPR, tapi juga lainnya," ungkap Basuki.

Pada dasarnya, Basuki sadar dan maklum banyak pekerja di perkotaan yang memiliki gaji cukup tinggi, tetapi belum memiliki rumah karena harganya sudah tak terjangkau lagi.

Namun, hal itu tak serta merta bisa langsung direalisasikan karena butuh pertimbangan mengingat risikonya cukup besar.

"Itu masih dalam pengkajian, karena banyak konsekuensinya dari arus perpajakannya dan juga daya beli masyarakatnya. Selain itu, nantinya tahap kedua ini masuk kelas menengah, padahal sasaran MBR," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, beberapa waktu lalu.

Untuk tahun depan, Kementerian PUPR merencanakan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun digunakan untuk skema FLPP atau naik dari 2016 yang hanya Rp 9,2 triliun.

Kemudian sejumlah Rp 3,7 triliun atau naik dari tahun 2016 yang hanya Rp 2,2 triliun untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Rp 2,2 triliun untuk skema Bantuan Uang Muka (BUM) atau naik Rp 1 triliun dari anggaran 2016 sebesar Rp 1,2 triliun.

Adapun target rumah yang dibiayai pada 2017 nanti adalah sebanyak 375.000 unit rumah dengan skema FLPP, 225.000 unit rumah dengan skema SSB, dan 550.000 unit rumah dengan skema BUM.