Kejar Target Infrastruktur, Pemerintah Cari Dana hingga ke China

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah giat membangun infrastruktur, khususnya untuk meningkatkan konektivitas daerah. Tentu saja, pembangunan yang masif ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Di Sumatera saja, tiga ruas jalan yang masuk dalam jaringan Tol Trans Sumatera, yaitu Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Terbanggi Besar, membutuhkan dana tak kurang dari Rp 21,5 triliun.

Karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendapatkan dana pembangunan infrastruktur, misalnya melalui penyertaan modal negara (PMN).

"Skema pendanaan melalui PMN total hari ini ada Rp 3,6 triliun ditambah Rp 2 triliun jadi Rp 5,6 triliun," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Selain PMN, sebagai investor yang ditugaskan membangun Tol Trans Sumatera, badan usaha milik negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) menerbitkan obligasi senilai Rp 6,5 triliun.

Penerbitan obligasi ini dijamin pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 117 Tahun 2015.

Skema pembiayaan lainnya, lanjut Herry, adalah subsidi silang. Kontraktor yang membangun jalan tol di Pulau Jawa akan menalangi pembangunan sejumlah ruas jalan tol di Sumatera.

Subsidi silang ini sudah diterapkan pada Tol Batang-Semarang, yang tarifnya akan membantu sebagian pembangunan Tol Trans Sumatera.

Dana lainnya berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Terbanggi Besar yang tercatat total Rp 1,8 triliun.

Sebagai tambahan, pemerintah juga tengah menjajaki pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang berkedudukan di China.

"Terkait peruntukan di luar ruas yang 8 prioritas di Tol Trans Sumatera, kemarin kami dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melihat untuk menalangi ruas Pekanbaru-Padang," sebut Herry.

Herry berharap, dana tersedia segera sehingga target pembangunan sampai 2019 bisa tercapai. Bahkan, ruas Bakauheni-Kayu Agung diharapkan bisa beroperasi pada 2018.

"Namanya target, ini kami anggap sebagai tantangan, dan cari cara-cara supaya pembangunan ini berjalan," tandas Herry.