Pembangunan Trans Sumatera Terkendala Pembebasan Lahan Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tol Trans Sumatera yang dibagi menjadi 11 ruas sebagian sedang dibangun dan sebagian besar lagi masih dalam proses pembebasan lahan.

Pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, misalnya, saat ini proses pembebasan lahannya sudah hampir selesai. Salah satu kendala adalah mengenai legalisasi.

"Masalahnya ada tanah Kementerian Kehutanan yang harusnya diproses legal. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah meluncur sehingga kami harapkan sudah selesai penggunaan lahan perhutanan," ujar Direktur Operasi Jalan Tol Bambang Pramusinto di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Sebaliknya, pembebasan tanah yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN), justru lebih mudah. Pasalnya, PTPN berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga pembebasan lahan dilakukan melalui BUMN.

"Pembebasan lahan yang susah itu kalau tanah kehutanan, seperti hutan lindung dan sebagainya. Karena, membutuhkan aturan-aturan yang tidak boleh salah," jelas Bambang.

Sedangkan untuk pembebasan lahan masyarakat, saat ini prosesnya cenderung lebih cepat karena adanya sistem baru.

Di bawah payung hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, sistem appraisal mempermudah dan mempercepat proses pembelian lahan dari masyarakat.

"Untuk ruas Medan-Binjai yang masih bermasalah tanahnya adalah pada pertemuan di daerah Medan, karena penduduknya padat," tutur Bambang.

Menurut dia, lahan tersebut dimiliki oleh PTPN sebanyak 80 persen dan seharusnya mudah dilakukan pembebasan.

Namun, lahan ini justru ditempati oleh penduduk selama bertahun-tahun. Karena itu, proses pembebasannya dilakukan melalui Kejaksaaan untuk menentukan siapa yang layak menerima ganti rugi.

Bambang mengatakan, hal tersebut tidak mudah karena proses ini perlu legalitas dan kehati-hatian yang tinggi.

"Mungkin kalau nanti 2017 saya bisa membuka Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya secara penuh, ini menjadi prestasi Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya (Persero) yang tercepat pembebasan dan konstruksinya," jelas Bambang.

Sampai saat ini, proses pembebasan tanah di ruas Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai 42,7 persen. Sementara konstruksinya baru 13,9 persen.

Dalam ruas tersebut, yang hampir selesai pembebasan lahannya adalah dari Pelabuhan-Interchange Bakauheni. Targetnya, pembebasan lahan rampung pada Desember.