Turunnya "Backlog" Rumah, Hasil Analisis BLU FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Turunnya angka backlog rumah menjadi 11,4 juta merupakan hasil analisis yang dilakukan terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 silam.

Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 82,8 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki rumah sendiri, sementara sisanya 17,2 persen masih menyewa, tinggal bersama orangtua, dan bahkan belum memiliki rumah.

"Angka tersebut menjadi acuan dari analisisis Badan Layanan Umum (BLU) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga menghasilkan pengurangan angka backlog perumahan menjadi 11,4 juta pada 2015," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin kepada Kompas.com, Rabu (24/8/2016).

Analisis tersebut berarti menunjukkan adanya penurunan atau pembangunan rumah sebanyak 2,1 juta unit sejak 2010. Pasalnya data BPS kala itu menunjukkan backlog perumahan mencapai 13,5 juta unit.

Kendati demikian, penurunan backlog rumah ini disangsikan keabsahannya oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit.

Menurut dia, angka 11,4 juta perlu dipertanyakan dari segi siapa yang membangun rumah tersebut.

"Ini harus diinformasikan kepada masyarakat bagaimana cara penghitungannya, dan apakah rumah yang dibangun selama periode 2010 sampai sekarang itu oleh masyarakat atau pemerintah," jelas Panangian.

Jumlah itu menurut Panangian masih mungkin terjadi apabila rumah yang masuk data BPS dibangun sendiri oleh masyarakat tetapi akan sangat tidak mungkin jika itu dibangun pemerintah.

Berkaitan dengan hal itu, Panangian mengibaratkan seseorang memiliki kavling kemudian membangun rumah tanpa KPR, maka hal tersebut tidak bisa diklaim pemerintah sebagai salah satu usahanya.

"Jadi kalau data penurunan ini terjadi karena masyarakat membangun sendiri saya masih percaya tapi kalau pemerintah mengklaim itu nggak masuk akal karena mereka hanya mampu membangun 200.000 sampai 300.000 unit rumah per tahunnya," tambah dia.

Angka backlog rumah ini diakui Syarif memang mengundang perdebatan. Namun yang mesti dilihat sekarang adalah masih ada banyak masyarakat belum punya rumah.

Oleh sebab itu, pihaknya menargetkan pemenuhan rumah bagi masyarakat yang termasuk 17,2 persen sisa dari data BPS.

Selain itu, Syarif juga akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi tak layak huni.

Saat ini ada sekitar 2,51 juta orang yang membutuhkan subsidi atau bantuan untuk meningkatkan rumahnya menjadi layak huni.

"2,51 juta ini yang butuh bantuan atau subsidi dari pemerintah karena kemampuannya tidak mencukupi untuk perbaikan rumah atau membangun rumah sendiri," imbuh Syarif.