Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbatasan Lahan Jadi "PR" Calon Gubernur Jakarta

Kompas.com - 17/08/2016, 11:16 WIB
M Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menyatakan saat ini ketersediaan lahan di Jakarta semakin menipis seiring makin padatnya jumlah penduduk. Siapa pun calon Gubernur DKI Jakarta yang bertarung pada Pilkada 2017 mendatang akan menghadapi berbagai persoalan serius tersebut.

Salah satu persoalan Jakarta adalah keterbatasan lahan dan telah membuat pembangunan dan pengembangan kawasan baru tersendat. Padahal, Ali menjelaskan, kebutuhan lahan untuk warga bisa diatur berdasarkan kesepakatan antara pengembang dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, salah satunya dengan mensyaratkan pemberian hunian vertikal.

"Izin seperti itu sangat mungkin diberikan Pemprov Jakarta terhadap pengembang, tapi hunian itu harus dikelola langsung oleh Pemprov DKI," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8/2016). 

Mekanisme penyiapan lahan bagi warga menengah ke bawah juga bisa disepakati kedua belah pihak. Yang jelas, menurut Ali, sekitar 20 persen lahan yang dibangun pengembang disiapkan sebagai bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi warga Jakarta.

Ali mengatakan, pasokan lahan diperlukan untuk kelas menengah ke bawah dan juga kelas menengah ke atas. Oleh karenanya, pengembangan kawasan baru tidak boleh hanya dilihat dari kacamata negatif.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) Jakarta, sebanyak 55,61 persen rumah tangga memiliki luas lantai rumah di bawah 50 m2 dan 20,92% di atas 100 m2. Hal itu mengindikasikan semakin sempitnya lahan di Jakarta yang digunakan sebagai hunian.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, sebelumnya pernah menyatakan bahwa penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta perlu dipertegas. Dia meminta nasib moratorium yang sudah dimulai sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, itu segera diputuskan.
 
"Sebab harga lahan semakin naik. Jadi, permintaan lebih besar daripada penawaran," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Kediri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Kediri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tulungagung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tulungagung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Gresik: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Gresik: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Berita
Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Berita
Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Ritel
Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Tips
Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com