Agung Podomoro Sangat Tertutup Terkait Proyek Pluit City

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek reklamasi Pluit City di Teluk Jakarta tengah ramai diperbincangkan. Sejumlah pihak, termasuk nelayan dan pegiat lingkungan, menentang proyek tersebut.

Pluit City juga semakin menjadi kontroversial sejak Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja dijadikan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Seperti diketahui, anak perusahaan APLN, PT Muara Wisesa Samudra (MWS) menjadi salah satu pengembang yang menggarap reklamasi Teluk Jakarta.

Jauh sebelum adanya kasus suap Ariesman, APLN memang sulit dikonfirmasi soal perizinan proyek reklamasi ini.

Bahkan ketika Ariesman sudah tertangkap dan WMS menggelar konferensi pers, mereka tidak bisa menjelaskan lebih jauh pertanyaan dari wartawan.

"Mungkin sekarang kita fokus pada tiga poin tersebut dulu," ujar Asisstant Vice President Public Relations and General Affair PT Muara Wisesa Samudra Pramono saat konferensi persi di Bandar Djakarta, Jakarta Utara, Kamis (21/4/2016).

Tiga poin ini yaitu bahwa pengembang telah melengkapi izin, pengembang mengikuti aturan pemerintah jika harus menghentikan proyek, dan soal perkembangan pembangunan Pulau G.

Ketika ditanya terkait kerugian dari berhentinya proyek ini dan apakah Pluit City sudah terjual, Pramono menolak untuk menjawab.

Tidak hanya itu, saat Kompas.com berupaya untuk mengambil gambar maket pengembangan Pluit City, pihak APLN juga melarang.

Menurut Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ada sembilan pengembang dalam proyek reklamasi, yaitu PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda-PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group), PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera, dan PT Jakarta Propertindo.