Ketua Umum REI: Pengembang Masih Harus Hati-hati

BATAM, KOMPAS.com - Pengembang properti masih bersikap hati-hati dengan kondisi perekonomian yang dihadapi saat ini. Pada kuartal pertama tahun ini kelesuan ekonomi global yang menimpa sejak 2015 lalu masih terasa dampaknya pada bisnis properti di Indonesia.

"Pengembang masih hati-hati menghadapi kondisi yang dihadapi saat ini. Properti untuk segmen menengah atas turun sampai 50 persen, terutama yang di harga di atas Rp 2 miliar, sedangkan untuk menengah bawah mengalami kenaikan hingga 15 persen, terutama yang skema FLPP," ujar Eddy Hussy, Ketua Umum Realestate Indonesia (REI), pada perayaan HUT REI Ke-44 di Studio Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (14/4/2016). 

Untuk itu, Eddy melanjutkan, REI akan fokus mengawal komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait, terutama untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah bagi kalangan menengah bawah. Dalam waktu dekat asosiasi tersebut bahkan akan menggelar rapat koordinasi dewan pimpinan daerah (DPD) REI dari semua daerah untuk mengevaluasi target 230.000 unit rumah.

"Akan kami evaluasi lagi. Belum tahu akan jadi berapa, tapi kami berharap tidak akan berkurang. Kita akan dengarkan dulu problema teman-teman di daerah. Kami akan bangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk kendala-kendala yang masih terhambat saat ini, mulai dari kemudahan perizinan, permasalah listrik hingga kebutuhan air," ujar Eddy.

Eddy menambahkan, tahun konsolidasi yang dibangun REI sudah semakin baik, baik itu antar sesama anggota REI, pemerintah, dan instansi lain terkait untuk menjalankan Program Sejuta Rumah. Pada perayaan HUT REI di Batam bertema "Membangun Bersama REI, Mitra Sejati Sejuta Rumah" ini pun Eddy mengaku puas dengan konsolidasi tersebut.

Selain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir Basuki Hadimuljono, hadir pada acara itu Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan. Pada perayaan itu Ketua Umum REI memberikan penghargaan khusus kepada Menteri ATR/BPN Ferry Baldan berupa Wirabakti Praja Utama sebagai tokoh negeri yang berprestasi, berdedikasi, dan loyalitas memacu perkembangan usaha realestate.

Adapun pada sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan telah membuat paradigma baru dalam memberikan pelayanan tidak terputus di hari libur. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kepemilikan properti oleh asing, Menteri ATR memberikan dukungannya dengan memberikannya sertifikat hak pakai.

"Kami cukup dekat dengan REI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan. Tidak hanya di pusat, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia," katanya.

Terkait itu, Ferry menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur orang asing dalam kepemilikan properti di Indonesia. Hal menonjol dari aturan baru ini adalah terkait pembatasan harga minimal hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing (WNA).

"Permen ini merupakan elaborasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Salah satu yang diatur adalah tentang besaran harga minimal properti hunian yang boleh dibeli oleh warga negara asing (WNA). Ada 12 klasifikasi batasan harga minimal yang diatur dalam permen ini," paparnya.

Dia menambahkan, harga minimal di setiap wilayah berbeda-beda. Contohnya harga apartemen yang dapat dibeli WNA di Jakarta adalah yang harganya lebih dari Rp 10 miliar per unit. Sedangkan di Sulawesi Selatan harga minimalnya adalah Rp 5 miliar per unit.

"Orang asing boleh membeli rumah susun atau rumah tapak dengan dasar sebagai hak pakai," kata Ferry.