Teknologi “Disruptive” Untuk Kota

Kejadian lumpuhnya sebagian akses menuju pusat bisnis atau central business district (CBD) Jakarta, Selasa (22/3/2016), yang dipicu bisnis transportasi berbasis aplikasi, menjadi riak awal pentingnya isu ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan kota.

Seperti halnya banjir, tawuran, kekumuhan,  sektor informal, buruknya sanitasi, dan masalah kota lainnya akan berdampak pada kehidupan kota jika ditangani secara parsial dan kurang bijak.

Hadirnya teknologi disruptive dalam pelayanan transportasi kota, menyadarkan kita perlunya kebijakan program pembangunan yang juga progresif. 

Semakin dominan "Internet of things" dalam kehidupan perkotaan, membuat masyarakat Indonesia semakin bergantung pada "services on demand" dan berkembang menjadi masyarakat yang sangat peka terhadap informasi real-time.

Kota semakin instan,  reaksi atas sebuah kejadian segera meluas. Ruang-ruang kota serta merta menjadi tempat ekspresi yang bersifat oportunistik, baik para pihak yang pro maupun kontra terhadap kebijakan tertentu.

Politisi lokal dan nasional menyambut hadirnya komoditas politik ini. Para pelaku usaha pun berlomba melakukan justifikasi atas taktik dan strategi pasar. Alih-alih mendapat alternatif baik, para pengguna jasa layanan kota malah menjadi korban.

Akibatnya, ruang kota menjadi semakin oportunis. Dan kota semakin berbasis permintaan instan (ubiquitous) atau on-demand.

Teknologi dan sektor informal perkotaan seperti jasa ojek dan taksi gelap, bertabrakan dengan formalitas sektoral.

Demikian pula formalitas bentuk fisik kota, apabila tidak ditata dalam bentuk kebijakan perencanaan yang visioner,  progresif dan "tanggap disrupsi", niscaya kota akan sulit menghindar dari risiko akibat konflik-konflik horizontal dan vertikal masyarakat perkotaan kita.

Konflik horizontal Selasa lalu, adalah masalah sektor informal yang tidak mampu ditata. Bahkan akan selalu dijadikan lahan "konflik". Aplikasi dan transportasi hanyalah bungkus, berujung pada manajemen konflik horizontal di masyarakat. Tidak lebih tidak kurang.

Sektor informal dipelihara sebagai "rempah-rempah penting" untuk meracik "salero konflik"  santapan bisnis dan politis.

Oleh karena itu, penyelenggara kota harus mampu melihat persoalan klasik ini. Salah besar bila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama larut juga dalam perseteruan.

Padahal harusnya dia menangani masalah ini seperti layaknya sektor informal dalam perekonomian kota. Sama dengan PKL, dan PSK Kalijodo. Pemerintah kota harus melakukan transformasi kebijakan dan program pembangunan secepat dan se-ekspansif perkembangan teknologi, dan segera mengatasi sistem penataan ruang kita yang sedang kritis.