9 Pos Lintas Batas Negara Kelar Akhir 2016

Pembangunan PLBN ini merupakan satu bagian dari pengembangan kawasan implementasi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.

Kesembilan PLBN itu adalah PLBN Motaain, Motamasin, Oepoli dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong dan di Papua ada di Skouw dan Waris.

"Kalau PLBN di Motaain selesai sekitar Oktober (2016) dan yang lainnya Desember (2016) selesai,” kata Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Adjar Prajudi, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/3/2016).

Pembangunan PLBN sendiri dianggap penting karena Indonesia memiliki beberapa perbatasan yang mesti dijaga keberadaannya.

"Pembangunan PLBN ini sangat penting mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan lainnya," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Rido Matari Ichwan.

Terdapat dua PLBN besar, yakni Entikong dan Motaain yang pembangunannya sudah dimulai sejak 2015 silam, sedangkan lima PLBN lainnya baru dibangun awal tahun ini dan dua lainnya yakni PLBN Oupoli dan Waris baru masuk tahap pra desain.

Dibangunnya PLBN itu berarti tiap orang atau barang yang melintas akan ditertibkan sehingga nantinya tidak akan ada yang keluar masuk perbatasan negara seenaknya.

"Setiap orang atau barang yang melintas akan dicek dengan lebih ketat menggunakan x-ray,” kata Adjar.

Pada dasarnya, kesembilan PLBN yang akan selesai tahun ini sudah ada bentuknya namun belum layak untuk dijadikan pos lintas batas, sehingga nantinya itu akan dihancurkan guna dibangun rumah.  

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya hingga 1 Maret, progres kegiatan fisik PLBN Entikong telah mencapai 44,52 persen, Montaain 49,12 persen, Aruk 0,09 persen, Nanga Badau 0,39 persen, Motamasin 3,17 persen, Wini 10,88 persen, Skouw 6 persen.

Selain PLBN, Kementerian PUPR juga melakukan pengembangan infrastruktur pemukiman di kawasan perbatasan tersebut.

"Di kawasan perbatasan itu (pos lintas batas) juga dilakukan pengembangan infrastruktur permukiman, tidak hanya jalan tetapi juga melingkupi drainase, pengelolaan sampah, air minum dan lainnya,” tutur Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Rina Farida.

Menurutnya, dengan ada pengembangan infrastruktur maka ekonomi daerah setempat juga akan meningkat dan juga pendapatan masyarakatnya.