"Kalau hari ini sudah ditanda tangan, besok harus kerja. Jadi Januari ini semua kontrak yang ada harus segera dikerjakan," tegas Jokowi.
Pola pengerjaan pada awal tahun ini tergolong baru dilaksanakan di Indonesia. Biasanya, penandatanganan kontrak dilaksakan pada April, Mei, atau Juni, bahkan Oktober.
Hal itu yang kemudian sering kali memperlambat penyerapan anggaran. Karena itu, Jokowi berencana akan mendorong seluruh kementerian untuk bekerja dari awal tahun.
Berkaitan dengan penyerapan anggaran, Jokowi puas atas kinerja Kementerian PUPR yang berhasil menyerap anggaran sebesar 94 persen pada 2015, lebih sedikit dari target awal sebesar 93 persen.
Selain mampu mempercepat realisasi penyerapan anggaran, penandatanganan kontrak ketika awal tahun juga mampu memberikan dampak lain terkait pertumbuhan ekonomi.
"Ini akan mendorong memberikan stimulasi kepada pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai ekonomi yang sekarang ini orang sudah percaya, investor dan dunia usaha percaya tidak terjaga akibat kita lalai," papar Jokowi.
Sebanyak 644 paket dengan nilai Rp 8,81 triliun telah ditandatangani hari ini. Kementerian PUPR menargetkan akan ada 1.026 paket senilai Rp 25,8 triliun yang akan mendapatkan kontrak hingga akhir bulan Januari ini.
Menurut Jokowi, angka itu sangat bagus dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia, terlebih untuk mendukung Indonesia berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Sekarang ini era kompetisi dan sudah masuk ke MEA. Kalau pola lama masih kita teruskan, jangan kaget kalau orang-orang luar akan masuk dan menguasai produk serta proyek-proyek kita. Ini berbahaya kalau kita enggak mengubah tradisi dan pola kerja kita," tandas Jokowi.