Pemerintah Tak Menjamin Konflik Agraria Bisa Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik agraria masih saja terjadi di Indonesia dalam bentuknya yang berbeda-beda. Terbaru dipicu penolakan penambangan pasir yang menyebabkan tewasnya Salim Kancil di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang.

Untuk mengatasi agar konflik agraria tak meluas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) mengadakan forum yang diisi oleh para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Namun demikian, Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, upaya ini belum tentu menuntaskan seluruh konflik agraria yang ada.

"Sepanjang manusia hidup, pasti ada konflik. Ini bukan soal jumlahnya berapa, tapi kita ingin mengurangi konflik agraria. kita tidak biarkan konflik terjadi terus-menerus, tapi tidak bisa jamin hilang semua," ujar Ferry kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2015).

Ferry menjelaskan, konflik agraria sulit untuk diprediksi apakah jumlahnya naik atau turun. Hari ini saja, sebut dia, pasti ada konflik agraria yang terjadi. Dengan pola-pola yang yang saat ini diterapkan, dia tidak bisa menjamin masalah konflik agraria bisa selesai semua.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah mencari regulasi yang tepat sebagai payung hukum untuk penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Untuk itu, Komisi I DPR RI serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri) akan digandeng untuk kerja sama. Kerja sama ini dilakukan dalam upaya menginventarisasi masalah pertanahan yang menjadi catatan TNI/Polri.

Sebelumnya, Ferry menuturkan, langkah yang ditempuh untuk mengurangi konflik agraria adalah mengadakan forum dengan para Kepala Kantor Wilayah (kanwil) BPN. Para Kanwil ini diminta untuk melaporkan konflik agraria yang ada di daerahnya masing-masing.

Setelah itu, konflik-konflik yang ada, akan dipisahkan dalam lima kategori. Kategori tersebut adalah konflik antara masyarakat dengan kementerian atau lembaga pemerintah, konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau perhutani, konflik masyarakat dengan pengusaha, konflik antar-para pengusaha, dan konflik antar-masyarakat.

Ferry berharap, penyelesaian konflik bisa lebih mudah dilakukan berdasarkan kategori yang sudah lebih dulu dibuat.