JAKARTA, KOMPAS.com - Selain kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2013-2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengaudit khusus Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa. BPK mencatat adanya semacam kegiatan perbaikan yang selalu dilakukan di Jalan Pantura dan terkesan seperti tidak pernah usai.
BPK juga menemukan permintaan dari beberapa pejabat daerah dan petinggi negara lainnya di dalam proyek tersebut. Menanggapi hal ini, Menteri Basuki Hadimuljono menjelaskan pekerjaan di Jalan Pantura terkesan tidak selesai-selesai, karena begitu panjangnya perbaikan jalan tersebut.
"Beberapa kali dijelaskan, panjang (perbaikan) Jalan Pantura 400-an kilometer dengan status dan umur yang berbeda. Jadi saat perbaikan 20 kilometer di sini, tahun depan 50 kilometer di sana, kelihatannya balik-balik lagi mengerjakan yang sama," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Salah satu temuan BPK lainnya, kata Basuki, adalah kurangnya drainase jalan nasional, termasuk juga di Jalan Pantura. Hasil pemeriksaan menunjukkan 58,17 persen ruas jalan atau sepanjang 828 kilometer dari total 1.424 kilometer, belum dilengkapi dengan drainase. Sementara 35,93 persen atau sepanjang 214 kilometer dari 595 kilometer, drainasenya tidak berfungsi.
Tidak berfungsinya drainase disebabkan permasalahan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan sebagai bangunan semi permanen untuk usaha. Kondisi ini, berkontribusi terhadap umur dan kerusakan jalan.
Di dalam buku lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan yang disepakati dalam rapat pimpinan PUPR, Basuki memaparkan, pada 2016 akan dibuat program pembangunan drainase jalan nasional. Hal tersebut merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK.
Selain itu, imbuh Basuki, pihaknya mendapat laporan bahwa dengan adanya Tol Cikopo-Palimanan, Jalan Pantura menjadi lebih sepi. Dengan pengalihan 35.000 lalu lintas harian rata-rata (LHR) ke baru ini, Basuki yakin ke depannya pemeliharaan di Pantura akan dapat dilakukan secara lebih baik.
"Karena kami tidak dikejar-kejar. Sebelumnya, kalau diperbaiki, Jalan Pantura mandek bisa antre 10 kilometer," sebut Basuki.
Meski demikian, jalan tol adalah jalan alternatif. Kondisi saat ini, Jalan Pantura memiliki dua lajur ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya jalan tol, ditambah dua lajur lagi, kemacetan bisa berkurang.
Basuki mengibaratkan Jalan Pantura adalah layaknya rumah tipe 36 meter persegi yang jika dihuni oleh pasangan menikah muda, akan terasa luas. Namun, saat pasangan ini sudah memiliki anak, rumah tersebut menjadi sempit.
"Sekarang ini, makanya dengan tambahan 2 lajur di jalan tol bisa lebih leluasa lagi. Mudah-mudahan beban Jalan Pantura akan lebih ringan," jelas Basuki.
Namun, ia menegaskan, bukan berarti semua bisa masuk tol. Untuk masuk tol ini, pengendara akan dikenakan biaya cukup mahal yaitu sekitar Rp 96.000. Oleh sebab itu, setiap orang punya pilihan mau lewat Jalan Pantura atau tol.
Basuki meyakini, Jalan Pantura akan tetap berfungsi karena minimal motor pasti melewatinya. Selain karena tidak diperbolehkan masuk tol, motor akan lebih aman melewati Jalan Pantura ketimbang tol.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.