Makassar Minta Otoritas Khusus Bangun Infrastruktur

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Makassar pada 2014 mencapai 9,23 persen. Tahun ini, diprediksi angkanya masih sekitar 9 persen.

Pasalnya, pada kurtal pertama yang biasanya memang lebih rendah, pertumbuhan eknonomi Makassar berada di atas 8 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di kisaran 7 persen dan ekonomi Nasional 4,7 persen.

Menurut Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, tingginya pertumbuhan ekonomi di Makassar memiliki konsekuensi tersendiri.

"Kepemilikan kendaraan naik 11 persen, ini tertinggi di Indonesia. Bersamaan orang punya uang, mereka juga bangun rumah begitu padat," ujar pria yang akrab disapa Dani ini kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2015).

Belum lagi, urbanisasi terus terjadi. Dalam 1-2 tahun ke belakang, sebanyak 400.000 orang datang ke Makassar. Padahal, angka pertumbuhan kelahiran di Makassar tidak tinggi yaitu di bawah satu persen.

Makassar pun dihadapkan pada banyak masalah. Di satu sisi infrastruktur belum memadai. Padahal pembangunan infrastruktur sangat menentukan kemajuan suatu daerah.

Menurut Dani, otoritas infrastruktur jalan dibagi menjadi tiga, yaitu nasional, provinsi dan lokal. Mengingat dia harus mengikuti birokrasi pusat dan provinsi, Makassar menjadi tidak berdaya membangun infrastruktur sendiri.

Dani menuturkan, banyak investor yang tertarik untuk membangun infrastruktur, misalnya Japan International Cooperation Agency atau JICA dan investor dari Singapura. Namun, keputusannya tetap berada pada otorisasi pusat.

"Saya sudah bertemu presiden. Saya katakan 'Pak, kita (Makassasr) butuh dukungan, berikan otoritas kota yang fiskalnya baik untuk bisa mengundang investor bangun infrastruktur dan memutuskan sendiri'," tutur Dani.

Jika pusat memberikan otoritasnya, maka permasalahan infrastruktur di daerah akan selesai. Dengan demikian, jika masalah di kota selesai, begitu pula masalah nasional.

Ia mengungkapkan izin pembangunan jalan tol saja sampai dua tahun. Padahal, Dani sudah mempertimbangkan, supaya tidak perlu proses pembebasan lahan, jalan dibangun di pinggir laut dan sungai. Namun, itu masih tertahan oleh otoritas pusat.

Dengan kata lain, Makassar hanya bisa berharap dan menunggu dana dari pusat. Untuk membagun satu jalan layang atau flyover saja, Makassar menunggu sampai 5 tahun. Di satu sisi, persoalan hari ini berbeda dengan lima tahun selanjutnya.

"Justru ini yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Mestinya infrastruktur bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi. Tapi, kita terus berjuang. Kalau bisa, paling tidak Bandung, Surabaya, dan Makassar dikasih otoritas penuh untuk infrastruktur," imbuh Dani.

Untuk itu, Makassar siap jadi contoh. Pemerintah harusnya bisa mempertimbangkan untuk memberi kebebasan baginya, Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, dan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya.

Menurut Dani, ia dan kedua wali kota ini, tidak akan menjual kota sendiri kepada pihak asing. Ia mengerti dan punya idealisme, sehingga tidak bisa dibodoh-bodohi.