Data "Backlog" Australia Lebih Akurat Dibandingkan Indonesia

SYDNEY, KOMPAS.com - Kurangnya pasokan rumah di Sydney, Australia, terlihat dari kebijakan pemerintah yang tengah menurunkan bunga bank. Untuk mengatasi kurangnya pasokan, Pemerintah Australia berpatokan pada data statistik penduduk yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan Indonesia.

"Di Sydney lagi mau direm pembeli asing, karena lagi kekurangan suplai. Kekurangannya 50.000 unit dengan penambahan per tahunnya 11.000 unit," ujar Country Director Crown, Michael Ginarto, kepada KOMPAS.com, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis malam (21/5/2015).

Michael mengatakan, hal itu disebabkan salah satunya adalah karena perizinan yang cukup lama. Dia mencontohkan, untuk pembangunan Crown Green Square perizinannya baru selesai bulan ini. Padahal, pihaknya sudah mengajukan sejak dua tahun silam.

Dia juga menjelaskan, turun atau tidaknya bisnis properti terlihat dari indikasi kebijakan pemerintah. Saat pemerintah menurunkan bunga, artinya pemerintah memberi kelonggaran supaya penjualan naik. Ketika menaikkan bunga, berarti pemerintah sedang mengerem penjualan.

"Sekarang bunga bank lagi lemah. Tadinya 4,9 persen sampai 5 persen, sekarang 4,5 persen," ujar Michael.

Selain mengatur bunga bank untuk mengendalikan laju bisnis properti, pemerintah Sydney juga menetapkan kebijakan terkait stamp duty atau biaya balik nama, misalnya BPHTB atau PPN.

Dia menggambarkan, saat pemerintah mengurangi pembeli asing, maka biaya stamp duty akan dinaikkan. Sebaliknya, jika pemerintah ingin meningkatkan penjualan, maka biaya stamp duty akan dikurangi.

Statistik akurat 

Michael menambahkan, meski pasokan kurang, hal tersebut bisa langsung diatasi karena statistiknya jelas. Hal tersebut berbeda dengan kondisi di Indonesia.

"Penataan penduduk Indonesia di rumah susun tidak akurat, susah dikontrol. Apalagi apartemen mewah, istilahnya statistik jadi abu-abu, karena apartemen tidak bisa dicek pemerintah," kata Michael.

Di Jakarta saja, lanjut dia, jumlah penduduknya 6 juta jiwa. Namun, data yang lain menunjukkan 11 juta orang. Menurutnya, tidak ada yang tahu jumlah pasti penduduk di Jakarta. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan banyaknya unit di Jakarta.

"Metode perhitungan dengan cara kira-kira itu seringkali melenceng dari kenyataan data di lapangan. Kalau Australia akurat, penjualan segini, ya benar segitu. Kalau pengembang mengeluarkan brosur, langsung sudah terdaftar di tata kota. Sedikit saja ganti, harus melapor," kata Michael.

Ia juga mengatakan, peraturan di Australia lebih ketat, yaitu siapa pembeli suatu unit dan siapa yang tinggal di dalamnya. Hal itu membuat angka-angka statistik jauh lebih akurat. Jika dikatakan pemerintah kekurangan suplai 50.000 unit dengan penambahan kekurangan per tahun 11.000 unit, itu memang benar ditunjukkan oleh data.

Sementara Indonesia, ada yang mengatakan kekurangan rumah mencapai 13,5 juta unit. Namun, ada pula yang mengklaim 15 juta unit. Karena tidak jelas, menurut Michael, barangkali backlog bisa lebih dari itu.

"Kenapa di sini kurang disiplin, karena data entry kurang akurat. Di Australia tidak bisa sembarangan," kata Michael.