Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Terjerembab Bikin Ongkos Konstruksi Membengkak 20 Persen

Kompas.com - 16/03/2015, 16:16 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku bisnis dan industri properti Indonesia, mengeluhkan nilai tukar Rupiah yang tak kunjung bangkit. Hari ini, Rupiah terjerembab hingga menyentuh level Rp 13.244 per 1 dollar AS.

Direktur PT Ciputra Property Tbk, Artadinata Djangkar, mengkhawatirkan kemerosotan Rupiah ini akan menimbulkan ketidaktentuan. Kelangsungan bisnis menjadi tidak pasti yang pada gilirannya membuat pengusaha, khususnya pengembang properti mengalami kesulitan menghitung nilai investasi.

"Gejolak Rupiah saat ini yang kami khawatirkan adalah ketidakpastiannya. Dan yang mengkhawatirkan adalah kondisi naik turun (up and down), sehingga pengusaha kesulitan mengkalkulasi nilai investasi sebuah proyek properti," tutur Arta kepada Kompas.com, usai peresmian pembukaan Raffles Jakarta, Senin (16/3/2015).

Padahal, kata Arta, kepastian dan stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting. Seharusnya, pemerintah punya kesatuan kebijakan (policy) agar Rupiah stabil tidak dibiarkan bergejolak seperti saat ini.

Terkait dampaknya bagi ongkos konstruksi properti, Arta menghitung, melemahnya Rupiah sudah pasti akan semakin membuat ongkos konstruksi membengkak. Pada gilirannya, jika ongkos konstruksi melonjak, harga jual pun ikut meningkat. Hal ini, kata Arta, akan mengganggu pasar.

"Saya perkirakan ongkos bangunan melonjak sekitar 20 persen dalam mata uang dollar AS. Ini yang akan terjadi pada proyek-proyek yang mayoritas menggunakan konten impor seperti perkantoran, hotel mewah, dan pusat belanja menengah atas," tutur Arta.

Pajak

Selain anjloknya Rupiah, kata Arta, hal lain yang membuat risau pengembang properti adalah wacana perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Ini wacana yang kontraproduktif. Tidak berada dalam satu kesatuan kebijakan. Perubahan PPN dan PPnBM sangat merisaukan kami. Isunya sudah ada sejak lama, tapi belum ada kepastian. Sementara kami butuh kepastian," tambah Arta.

Menurut Arta, kalau hanya orientasinya hanya kenaikan pajak saja, dikhawatirkan akan melemahkan dunia usaha. Sehingga target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai.

"Perlu ada dialog khusus dengan dunia usaha. Kami masih menunggu seperti apa kelanjutan perubahan PPnBM ini. Sehingga bisa menerapkan strategi lain," imbuh Arta.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau