Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Tanah Terus Naik, ke Mana Pemerintah?

Kompas.com - 05/09/2014, 13:52 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah pada 2012-2013 transaksi properti mengalami kenaikan cukup signifikan, kini pada 2014 hal itu mulai mengalami perlambatan. Pun, dengan harga tanah yang kian lama kian tidak stabil, bahkan mendekati over-price.

Terbatasnya lahan di Indonesia, khususnya di Jakarta, membuat harga tanah berbeda-beda di setiap tempat. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen menandakan, bahwa masyarakat butuh lahan-lahan baru untuk melakukan ekspansi usahanya. Banyak pebisnis properti rela mengeluarkan uangnya demi membeli tanah di tempat strategis.

"Harga tanah di Menteng sekarang bisa mencapai Rp 150 juta rupiah per meter persegi, sementara di Kebayoran atau Permata Hijau masih sekitar Rp 50 juta rupiah per meter persegi," ujar Ali, Direktur dan Member Broker Century 21 Pertiwi pada diskusi "Prospek Bisnis Properti di Era Pemerintahan Jokowi-JK, Peluang dan Tantangan" di Jakarta, Kamis (4/9/2014). 

Ali menambahkan, bahwa mahalnya harga tanah disebabkan oleh kuatnya strategi pemasaran word of mouth (mulut ke mulut) yang terjadi di masyarakat. Lantas, dimana peran pemerintah ketika harga tanah mulai berbeda-beda dan melonjak naik?

Ali, yang sepuluh tahun berturut-turut meraih Top Office by Gross Close Commision itu, ikut mengemukakan pendapatnya. Menurut dia, pemerintah tidak akan mampu mengubah dan mengendalikan harga tanah, serta fokus pada pembangunan rumah rakyat.

"Ini konsep yang salah, pasar mana bisa dikendalikan. Pemerintah bisa mengendalikan harga, bila wewenang tanahnya milik pemerintah. Wewenang pemerintah menyediakan rumah buat rakyat. Harusnya, yang bikin rusun itu pemerintah, bukan swasta. Karena kalau swasta, hitung-hitungannya pasti cari profit," jelas Ali.

Banyaknya lahan kosong milik BUMN yang tak kunjung dibangun menjadi perumahan rakyat juga menjadi masalah tersendiri. Salah satu strategi guna memudahkan perizinan untuk menggarap lahan kosong BUMn itu adalah dengan mengingat kembali apa guna negara ini.

"BUMN harus tahu bahwa negara ini adalah untuk masyarakat. Jadi, semua tanah yang ada tersebut harus diinventarisasikan terlebih dahulu. BUMN juga jangan berpikir komersil terus tapi juga harus melakukan tugasnya pada rakyat," pungkas Ali sambil mengakhiri diskusi di gedung Ciputra World 1, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau