Beginilah "Curhat" Pengembang yang Membangun Rumah Murah....

"Pengembang bisa survive, tapi sayang, dia pasti menjual produk yang di luar FLPP," ujar Sekretaris Jenderal DPP REI (Realestat Indonesia) Hari Raharta Sudrajat di acara bincang-bincang DPP REI, Rabu (5/3/2014).

Hari mengakui, meski hal itu disayangkan, DPP REI bersikeras mendukung pengembang di bawah payung REI untuk memasok rumah bersubsidi. 

"Induk organisasi juga sulit mengajak anggota untuk membangun rumah ini (bersubsidi) lagi. Regulasinya berubah, lama (prosesnya) tiap tahun, kan tahu sendiri. Harga BBM naik, harga bangunan juga naik, apalagi tanah naik," tandas Hari.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com melalui komentar-komentar yang dilontarkan oleh para pengembang DPP REI itu terlihat, bahwa pengembang sangat membutuhkan aksi nyata dukungan pemerintah. Walaupun hal itu sebetulnya pernah diutarakan oleh Staf Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman SAPPK-ITB, dan anggota Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R), Mohammad Jehansyah Siregar, Rabu (19/2/2014) lalu. Kepada Kompas.com Jehansyah mengatakan, pemerintah memang seharusnya memimpin pembangunan.

"Public sector-led developement, government-driven developement, pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah. Pembangunan yang dipimpin oleh sektor publik. Tidak bisa pemerintah cuma buat dokumen di atas kertas tanpa aksi di lapangan menguasai tanah, mengintegrasikan infrastruktur, tidak bisa itu. Ketika pemerintah drive the development, memang ada perbaikan pengembangan kawasan urban, tapi negara yang dulu berkembang, mereka alokasikan sebagian besar biaya dan infrastruktur itu untuk membangun area baru," kata Jehansyah.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sepanjang 2014 ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan sekitar 120.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.