Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vietnam Tindak Tegas Pengembang Nakal

Kompas.com - 06/01/2014, 12:29 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Lain Arab Saudi, beda pula dengan Vietnam. Salah satu negara Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi mengesankan ini, terpaksa memberlakukan tindakan keras terhadap pengembang nakal yang tidak sanggup menyelesaikan proyek propertinya.

Kementerian Negara Konstruksi setempat telah menyusun daftar sebanyak 524 proyek kota baru dan perumahan komersial di 11 wilayah utama negara tersebut, untuk segera diselesaikan. Sementara, proyek properti dengan progres kurang dari 30 persen bisa ditangguhkan, dibatalkan atau bahkan diganti dan dianggap bermasalah secara finansial serta berpotensi tidak terbangun.
 
Vietnam harus memperketat kebijakan dan menegakkan sanksi bagi keterlambatan proyek-proyek tersebut, lantaran pasar perumahan komersial sudah memasuki titik jenuh.

Selain itu, dan ini yang lebih penting, pemerintah ingin membebaskan industri properti dari parktek pengembang yang tidak bermoral. Pengembang kategori ini telah lama mengumpulkan dana konsumen dan disimpan di bank sebagai deposito mereka. Padahal pengembang tersebut benar-benar tidak memiliki kemampuan membangun dan menyelesaikan proyek-proyek mereka.

Untuk itu, Kementerian Konstruksi mengedarkan Sirkulir Nomor 11/2013/TT-BXD pada 31 Juli 2013 untuk diisi oleh para pengembang dan melaporkannya secara teratur kepada dinas konstruksi provinsi mengenai kemajuan pembangunan proyek-proyek mereka.

Kementerain telah mengadakan konsultasi tentang rencana perubahan hukum bisnis properti yang berlaku saat ini. Regulasi yang ada memungkinkan pengembang, termasuk mereka yang tidak memiliki izin usaha sekalipun, untuk menjual propertinya.

Parahnya, lazim terjadi, pengembang dengan modal hanya ruang bawah tanah (basement) meraup uang muka konsumen dan menggunakannya untuk tujuan selain merampungkan proyek propertinya.

Dalam draft hukum bisnis properti yang telah disusun pemerintah, termaktub aturan bahwa pengembang properti harus memiliki izin membangun dan berkas-berkas proyek disetujui sebelum menjualnya kepada konsumen.

Selain itu, proyek-proyek mereka harus dijamin oleh lembaga keuangan. Pada gilirannya, pembeli hanya akan melakukan pembayaran melalui lembaga keuangan yang akan memastikan bahwa uang tersebut akan dicairkan sesuai dengan progres dan jadwal proyek yang telah disetujui.

Kementerian Konstruksi mengharapkan undang-undang baru properti tersebut dapat diratifikasi pada bulan Oktober tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com