Pemungutan PBB Bebani Properti

JAKARTA, KOMPAS.com - Desentralisasi kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan meresahkan dunia properti. Pengusaha mengkhawatirkan pemerintah daerah berlomba menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan menekan pasar properti.

Hal ini mengemuka dalam jumpa pers Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Jumat (10/5/2013). Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi memaparkan persoalan yang dihadapi dunia usaha, didampingi jajaran pengurus, Hariyadi B Sukamdani, Chris Kanter, Franky Sibarani, Sanny Iskandar, Shinta Kamdani, dan Puteri K Wardhani.

"Sejauh ini baru 15 persen daerah otonom yang berhasil menjalankan program-program untuk rakyat. Ini harus menjadi perhatian serius," kata Sofjan.

Hariyadi menegaskan, pemerintah daerah (pemda) berlomba menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) begitu menerima pelimpahan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kenaikan tarif PBB 15-20 persen seperti yang terjadi di beberapa daerah akan menggerus pendapatan masyarakat. Pemerintah harus melihat lagi hal ini karena kenaikan tarif PBB yang luar biasa akan menekan daya beli," kata Hariyadi.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan dua kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Sentolo, Kulon Progo, dan Piyungan, Bantul. Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat mendesak karena harga perumahan di Yogyakarta semakin tinggi.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Birowo Budhi Santosa mengatakan, untuk pembangunan perumahan itu dibutuhkan lahan sekitar 40 hektar, dan di Piyungan sekitar 35 hektar. Di Padang, Sumatera Barat, PT Lippo Karawaci Tbk membangun kawasan terintegrasi superblok Lippo Plaza di tengah kota seluas 94.000 meter persegi dengan total nilai investasi Rp 1,3 triliun.

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya mengemukakan, superblok itu meliputi rumah sakit internasional berkapasitas 300 tempat tidur, Hotel Aryaduta berkapasitas kamar 200 unit, Sekolah Padang Harapan dengan kapasitas 1.680 siswa, serta pusat perdagangan seluas 55.000 meter persegi. Pembangunan rumah sakit internasional ditargetkan tuntas paling awal, yakni pada akhir 2014. Sementara proyek lainnya akan tuntas secara bertahap.

"Penamaan rumah sakit internasional masih menunggu masukan nama dari tokoh-tokoh masyarakat Padang," ujar Ketut.

Selain superblok, Lippo Karawaci juga menjajaki reklamasi Pantai Padang seluas total 700 hektar.(HAM/K01/LKT/ABK)