200 Menara Rusun Mulai Dibangun Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memfasilitasi kebutuhan perumahan kalangan menengah bawah, Perum Perumnas berencana membangun 200 menara rumah susun sederhana milik (rusunami) di wilayah Jakarta. Proses pembangunan rusun tersebut dimulai tahun ini.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto, di Jakarta, Kamis (25/4/2013), mengatakan, saat ini masyarakat kelas menengah ke bawah sulit mendapatkan hunian dengan harga berkisar Rp 100 juta-Rp 200 juta di tengah kota Jakarta. Sementara itu, rumah tapak sudah tidak memungkinkan dikembangkan di Jakarta.

"Rusunami diharapkan menjawab kebutuhan itu. Kalau tidak, Jakarta enggak mungkin ada program rumah yang prorakyat," ujarnya.

Namun, dia belum dapat merinci harga jual per unit rusun itu nantinya. Himawan memastikan harga jual sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perumahan Rakyat. Adapun rusunami itu akan dibangun di tanah milik Perumnas dan sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Rusunami yang akan kami bangun ini ada empat kelompok, yakni tower baru, peremajaan rusun yang sudah ada, rusun di lahan bedol RT-RW, serta optimalisasi aset pemda (pemerintah daerah) dengan menggabungkan rusun dan fresh market (pasar tradisional)," tutur Himawan.

Setiap menara rata-rata ada 20 lantai dengan 400 unit. Biaya untuk membangun setiap menara sekitar Rp 80 miliar. Lahan yang dibutuhkan untuk membangun 200 menara ini sekitar 80 hektar. Pembangunan yang sudah dimulai adalah menara baru di sejumlah wilayah, seperti Kemayoran, Sentra Timur Pulogebang, dan Cengkareng.

Kerja bersama

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung langkah Perum Perumnas menyediakan permukiman vertikal yang terjangkau rakyat. Langkah menyediakan rumah susun ini diharapkan juga diikuti pihak lain.

"Rumah yang vertikal ini memang harus dipersiapkan," katanya.

Secara umum, izin pendirian 200 menara rusunami ini sudah disetujui Pemprov DKI. Pembangunan rusunami diserahkan kepada Perum Perumnas. Jokowi menambahkan, Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat yang berpendapatan rendah.

"Kalau untuk masyarakat yang tidak mampu, (penyediaan rumah) ini bagian kita. Jadi, nanti BUMN buat rusun, swasta buat, DKI juga buat," ucapnya.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI sebaiknya mengembangkan kawasan perumahan vertikal yang terpadu dengan fungsi lain, seperti perkantoran, rusun mewah, dan rusun sederhana. Hal ini untuk mengurangi kebutuhan transportasi warga ke tempat kerja. Selain itu, lokasi yang terpadu juga berpotensi membuka lapangan kerja untuk warga di lokasi itu.

"Dengan membangun kawasan terpadu, pemprov tidak hanya merampungkan persoalan perumahan. Masalah transportasi dan lapangan kerja juga bisa teratasi sekaligus," katanya.

Dari sisi tata ruang, pembangunan rusun di Jakarta harus terakomodasi dalam rencana detail tata ruang (RDTR) yang masih dalam proses sosialisasi, hingga pertengahan tahun ini. Dengan demikian terpetakan lokasi yang akan dikembangkan sebagai hunian vertikal. Dari pemetaan ini, pemerintah juga bisa mengantisipasi kebutuhan infrastruktur dan transportasi di kawasan itu.

"Sebaiknya, lokasi yang rawan banjir, kebakaran, atau masalah sosial seperti kriminalitas, dikembangkan menjadi hunian vertikal terpadu," ucapnya.

Menurut Nirwono, Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menggarap permukiman di Jakarta. Pembangunan model rusun yang terintegrasi ini dapat dimulai di tanah milik pemda. (ART)