Mendesak Perbankan Salurkan KPR untuk Pekerja Informal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengharapkan perbankan tetap menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk para pekerja di sektor informal. Penyaluran kredit ini bisa dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Masih banyak jumlah buruh yang mesti didorong untuk punya rumah, jumlahnya masih sangat besar" ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Sri Hartoyo, di acara Diskusi Menggagas Penyaluran KPR di Sektor Informal, di Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Sri menuturkan, dari sekitar 34 juta pekerja informal di Indonesia, terdapat 14,8 juta buruh. Sebanyak 3,7 juta buruh yang dibayar tetap, 5,5 juta buruh sektor pertanian, dan 5,6.juta buruh non pertanian. Lalu sisanya 19,4 juta orang adalah pekerja mandiri.

Dari banyaknya jumlah tersebut, lanjut Sri, pemerintah mengharapkan bank-bank bisa mendorong KPR bagi masyarakat pekerja informal tersebut. Sejauh ini, pintu penyaluran KPR untuk kebutuhan tersebut bisa melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Sebaiknya cicilan KPR ini bisa diberikan secara mingguan, bahkan harian," ujar Sri.

Sri menambahkan, program FLPP saat ini memiliki porsi pembiayaan sebanyak 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari perbankan. Bisa dimungkinkan, porsi pemerintah diperbesar karena tahun ini dana FLPP dikucurkan untuk 121.000 unit.

"Dana yang dialokasikan pemerintah untuk membangun rumah FLPP sebesar Rp 7,1 triliun," ujarnya.

Ihwal hal tersebut, Direktur Bank Tabungan Negara, Mansyur S Nasution, menyatakan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tahun ini akan ikut mensukseskan program pengadaan rumah sederhana tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BTN menargetkan pengadaan hingga 120 ribu unit.

Mansyur mengatakan, program MBR termasuk pengadaan rumah murah bagi pekerja informal atau berpenghasilan tidak tetap.

"BTN mendukung adanya pembiayaan properti atau KPR (kredit pemilikan rumah) di sektor informal," kata Mansyur.