Jumlah Apartemen di Indonesia Belum Sampai 8000 Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah hunian vertikal, khususnya apartemen di Indonesia belum menyentuh angka 8000 unit. Dengan demikian, masih ada kesempatan bagi pemerintah dan pengembang untuk sama-sama menata pola pembangunan melalui konsep urban renewal (peremajaan kota) dengan memprioritaskan vertical housing. Pembangunan kawasan perumahan saat ini semakin lahap memakan lahan sehingga tidak cocok lagi, terutama untuk kota Jakarta dan sekitarnya.

Demikian diungkapkan Ketua DPP REI Setyo Maharso saat mengikuti kegiatan REI Peduli yang menggelar bakti sosial berupa pembagian sembako, layanan kesehatan, dan bantuan perbaikan infrastruktur kepada korban banjir di tiga RW di Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Sabtu (2/2/2013). Setyo mengatakan, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu kembali serius menata pola pembangunan kawasan dengan meningkatkan kualitas kawasan melalui land consolidation dengan konsep vertical housing, yaitu rumah susun.

"Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lainnya, saat ini konsep vertical housing, yaitu rumah susun, merupakan pilihan terbaik. Untuk menata kawasan perkotaan, seperti kawasan kumuh, tak cukup hanya melakukan program bedah rumah, tapi harus melalui konsolidasi lahan," ujar Setyo.

Setyo mengatakan, program bedah lingkungan dengan melibatkan pengembang bisa dilakukan dengan membangun rumah susun. Menurut dia, saat ini pemerintah sudah punya program pembangunan rumah susun sederhana dan tinggal diteruskan.

"Nah, itu harus kembali digerakkan di Jakarta. Selain bentuknya tidak banyak memakan tempat, juga sebagai salah satu upaya penertiban kota dan peremajaan daerah kumuh oleh pemerintah daerah. Dengan hunian vertikal, masih besar kesempatan kita mengembalikan fungsi lahan-lahan kumuh untuk RTH," ujarnya.

Rusun sewa atau rusunawa, jelas Setyo, bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang awalnya tinggal di bantaran kali dan berpenghasilan rendah. Sedangkan rumah susun sederhana milik (rusunami) diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah yang tinggal di perkotaan.

"Pembangunan rusun bisa dijadikan bagian dari program pemerintah kota untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau (RTH) dan area publiknya, sehingga lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi pembangunan kota Jakarta dan sekitarnya, tidak hanya untuk rumah," kata Setyo.

Ia menjamin, semua pengembang REI mendukung rencana Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Gubernur DKI Joko Widodo untuk kembali menghidupkan program pembangunan "1000 Tower Rusunami" di Jakarta yang sempat mati suri. Setyo mengaku yakin dan optimistis, jika revisi aturan soal KLB (koefisien luas bangunan) yang ditetapkan dari 3,5 kembali menjadi 6, maka pembangunan 1.000 menara rusunami di Jakarta akan kembali marak.

"Saya tinggal tunggu Pak Jokowi mengembalikan KLB seperti zaman Pak Sutiyoso jadi gubernur. Kalau itu sudah bisa dilakukan, kita pasti bisa mewujudkan. Demand tinggi, banyak peminat, karena masyarakat semakin menyadari tinggal di rusun adalah salah satu cara aman dan nyaman terhindar dari bencana banjir," kata Setyo.