Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

REI DKI: "Jakarta Butuh Bedah Lingkungan, Bukan Bedah Rumah!"

Kompas.com - 18/01/2013, 12:23 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merancang program bedah lingkungan melalui land consolidation. Jakarta harus belajar dari Singapura.

"Permukiman kumuh tidak bisa diatasi hanya dengan bedah rumah, melainkan harus dengan bedah lingkungan, termasuk di antaranya dengan cara efektif melakukan land consolidation yang membuat lahan strategis bebas dari permukiman kumuh," ujar Ketua REI DKI Jakarta, Rudy Margono, Kamis (17/1/2013).

Nantinya, lanjut Rudy, di atas lahan tersebut dibangun vertical housing yang tidak memakan lahan banyak.

"Supaya Jakarta masih bisa memiliki ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan yang telah dikonsolidasi dapat dimanfaatkan dengan maksimal," tambah Rudy yang juga merupakan CEO Gapura Prima Group. 

Menyoal perumahan dan permukian, Rudy menambahkan, DPD REI Jakarta mendukung rencana Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi untuk program nasional pembangunan '1000 Tower Rusunami'. Menurut dia, permasalahan pembangunan 1000 menara rusunami di DKI Jakarta ini hanya bisa dipecahkan oleh dukungan aktif Jokowi selaku kepala pemerintahan daerah.

"Saya yakin dan optimistis, pembangunan 1000 menara rusunami ini akan rampung hanya dalam waktu 5 tahun. Karena demand tinggi, banyak peminat, sementara pasok tersendat untuk tidak dikatakan tak ada sama sekali. Ini sangat menarik dan mendorong minat pengembang atau investor yang ingin membenamkan investasinya di sini. Kami sendiri memiliki rencana besar membangun 20 tower rusunami di beberapa kawasan di DKI Jakarta dengan harga Rp 200 jutaan," imbuh 

Seperti dikatakan sebelumnya, senada Ketua DPP REI Setyo Maharso, Rudy mengatakan bahwa Jokowi perlu mengembalikan insentif berupa Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari 3 menjadi 6 dengan ketinggian bangunan 24 lantai untuk para pengembang.

"Kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta dan Kemenpera untuk meninjau kembali demand atau permintaan rusunami ini di kawasan Jakarta sebagai kajian dalam pemberian insentif hendaknya segera direalisasikan," kata Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com