Program Rumah Swadaya Banyak Kelemahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga tahun 2012 dinilai mengandung banyak kelemahan. Di antaranya, keterlambatan pencairan dana, distribusi peruntukan bantuan, dan persyaratan yang terlalu rumit.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Selasa (15/1/2012). Hampir seluruh anggota Komisi V DPR mengkritik program stimulan rumah swadaya yang senilai total Rp 1,8 triliun.

Dari target stimulan pembangunan rumah swadaya tahun 2012 sebanyak 250.000 unit, Kementerian Perumahan Rakyat mencatat realisasi sekitar 248.000 unit. Dana bantuan itu disalurkan ke masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Bantuan stimulan rumah swadaya mencakup perbaikan rumah yang rusak ringan dan sedang senilai Rp 6 juta per unit dan rumah yang rusak berat senilai Rp 11 juta per unit. Penggunaan dana bantuan itu mencakup perbaikan dinding, atap, lantai semen, pintu, kusen, dan jendela.

Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, mengemukakan, prosedur penyaluran bantuan rumah swadaya masih terlalu rumit, di antaranya kewajiban memotret rumah dari enam sisi dan proses verifikasi yang melibatkan banyak pihak.

"Prosedur yang ruwet akan membuka celah untuk bermain. Untuk menghindari penyimpangan peruntukan, seharusnya pemerintah mendorong transparansi publik dengan mengumumkan identitas penerima bantuan rumah di situs yang bisa diakses publik," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, menyatakan, muncul indikasi kuat dana stimulan perumahan swadaya tahun 2012 yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat masih diendapkan di bank, dan hingga awal tahun 2013 belum dicairkan ke masyarakat sasaran.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berjanji memperbaiki kinerja tahun ini. Ia menargetkan tahun ini program bantuan rumah swadaya sebanyak 180.000 unit dengan total anggaran Rp 2,3 triliun.

Bantuan stimulan rumah rusak berat dan sedang juga dinaikkan dari Rp 6 juta per unit menjadi Rp 7,5 juta, sedangkan rumah rusak ditingkatkan dari Rp 11 juta menjadi Rp 15 juta per unit. Stimulan untuk Papua dan Papua Barat dinaikkan menjadi Rp 30 juta per unit.

Faridz menegaskan, penyaluran bantuan rumah swadaya sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur. Ia juga menyanggah adanya pencairan dana yang terlambat.

"Seluruh dana bantuan rumah swadaya sudah masuk ke BRI pada bulan Desember 2012," ujarnya.

Penyaluran bantuan rumah swadaya bagi masyarakat di daerah diprioritaskan berdasarkan indeks kemiskinan tertinggi. Jika ada usulan DPR mengenai peruntukan bantuan yang belum terealisasi, kemungkinan karena usulan itu tidak tergolong ke dalam indeks kemiskinan tertinggi. Mekanisme pertanggungjawaban program yang dijalankan oleh daerah sejauh ini sudah memenuhi kriteria. (LKT)