Turunnya Target Gambarkan Realita Perumahan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Diturunkannya target rumah bersubsidi oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dinilai sebagai realita perumahan rakyat saat ini. Perubahan tersebut adalah reaksi pemerintah terhadap kritik yang bertubi-tubi terhadap program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

"Menpera mulai beraksi dan mudah-mudahan ini mencerminkan sikap pemerintah yang mau mendengar kritik masyarakat, karena target 350 ribu unit sebelumnya menunjukkan pemerintah tidak belajar dari kesalahan sebelumnya," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (APERSI), Eddy Ganefo, kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (7/1/2013).

Menurut dia, dengan menurunkan target dari 350 ribu menjadi 121 ribu unit rumah tahun ini, justeru lebih realistis terhadap ketersediaan dana yang ada saat ini. Jika dalam perjalanannya ternyata bisa dipenuhi dalam waktu dekat, lanjut Eddy, ia yakin DPR mau menambah dana subsidinya untuk rumah bersubsidi tersebut jika diminta oleh Kemenpera. 

"Kenapa tahun ini DPR hanya menyetujui Rp 2,7 triliun FLPP, karena DPR hilang kepercayaan tehadap Kemenpera akibat kinerja tahun 2012 yang sangat buruk. Yang penting, ke depan kita bersama sama membangun kembali kepercayaan masyarakat pada Kementerian ini dengan membangun kenerja yang baik dan saling mendukung antar sesama pemangku kepentingan," kata Eddy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini sebanyak 121.000 unit. Target itu menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 133.000 unit, bahkan lebih rendah dibandingkan rencana pembangunan jangka menengah yang dicanangkan pemerintah sebanyak 350.000 unit.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dalam paparan bertajuk ”Kinerja Kemenpera 2012 dan Rencana Kerja 2013”, di Jakarta, Jumat (4/1/2013) lalu. Djan Faridz mengemukakan, target penyaluran rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) itu meliputi rumah tapak sebanyak 120.500 unit dan rumah susun sebanyak 500 unit. Adapun alokasi FLPP ditargetkan sebesar Rp 6,958 triliun.

Djan mengakui, kebutuhan rumah rakyat masih sangat besar. Hingga 2010, kekurangan rumah rakyat sudah mencapai 13,6 juta unit dengan laju kekurangan rumah terus bertambah 800.000 unit per tahun. Meski demikian, keterbatasan alokasi anggaran perumahan menyebabkan kekurangan rumah masih sulit teratasi. Realisasi penyaluran rumah bersubsidi tahun 2012 masih sangat rendah.

Baca juga: Kementerian Termalas dan "PR" Besar Rumah Bersubsidi