Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji Ulang Pergub Penghambat Rusun

Kompas.com - 23/04/2012, 17:16 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengkaji ulang peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang menghambat terbangunnya rumah sejahtera susun atau sebelumnya disebut rumah susun sederhana milik (rusunami). Pergub DKI Jakarta yang direvisi oleh Gubernur Fauzi Bowo itu memicu terhentinya pembangunan rumah sejahtera susun, penyegelan, serta pengenaan denda.

"Rumah sejatera susun itu terhenti karena masalah perizinan yang sebelumnya diberikan Sutiyoso direvisi ulang oleh Gubernur Fauzi Bowo," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz kepada wartawan di Bogor, Jumat (20/4/2012) malam lalu.

Adanya revisi peraturan gubernur DKI Jakarta, lanjut Djan Faridz, memicu terhentinya proyek 1.000 tower rusunami. Ia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan gubernur mengkaji pergub yang membuat program ini berhenti.

"Kami akan berbicara dengan gubernur agar industri rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini bisa berkembang lagi," ujarnya.

"Program rusun ini bisa membantu pemerintah daerah DKI Jakarta mengatasi problema kemacetan. Kalau pemda tidak mau ditolong, kami bingung juga," imbuhnya.

Program '1.000 Menara Rusunami' awalnya digulirkan karena keprihatinan para pemangku kebijakan melihat rumah-rumah masyarakat menengah bawah di DKI Jakarta terendam banjir hebat pada 2007. Dari kejadian itu, diputuskan perlunya dibangun hunian vertikal untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka bisa tinggal di kota dengan harga terjangkau serta mampu mengurangi kemacetan para komuter.

Gubernur sala itu, Sutiyoso, mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) DKI No 136 tahun 2007 tentang Pedoman Percepatan Perijinan Rusunami bersubsidi pada 4 Oktober 2007. Ketika pemerintahan berganti, pergub ini direvisi oleh Gubernur Fauzi Bowo menjadi Pergub DKI No 27 tahun 2009 pada tanggal 17 Maret 2009.

Pada kesempatan lain, Direktur Umum Perum Perumnas, Himawan Arief, pernah mengeluhkan, bahwa penyebab mendeknya program pembangunan 1.000 tower yang digulirkan pemerintah adalah bergantinya rezim pemerintahan. Akibat diberlakukannya pergub baru ini, tugas Perumnas membangun 100 dari 1.000 menara rumah sejahtera susun milik sampai saat ini baru terbangun hanya dua menara rusun.

Himawan mengatakan, dari 26 hektare tanah di Kemayoran yang diserahkan untuk membangun rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baru terbangun 1,7 hektare tanpa bangunan komersial. Setelah berganti kepemimpinan, Perumnas malah diminta membuat lagi rujukan serta diminta pindah tempat pembangunan rusun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Berita
Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Berita
Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Ritel
Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Tips
Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Berita
Tiga Kota Ini Paling Diminati WNA Saat Berburu Properti di Indonesia

Tiga Kota Ini Paling Diminati WNA Saat Berburu Properti di Indonesia

Berita
Tol Gilimanuk-Mengwi Dilelang Ulang, Basuki: Mudah-mudahan September Teken PPJT

Tol Gilimanuk-Mengwi Dilelang Ulang, Basuki: Mudah-mudahan September Teken PPJT

Berita
Antisipasi Perpindahan Ibu Kota, Jababeka Siapkan Konsep TOD City

Antisipasi Perpindahan Ibu Kota, Jababeka Siapkan Konsep TOD City

Hunian
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com