Rusun Dibangun, Rusun Ditelantarkan....

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, pembangunan rumah susun oleh Kementerian Perumahan Rakyat banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu ditinjau dari berbagai aspek. Dia juga mengkritik Kemenpera karena menggunakan dana APBN untuk pembangunan rumah susun bukan untuk masyarakat, melainkan pegawai lembaga pemerintah.

"Pembangunan rumah susun TNI/Polri ataupun PNS seharusnya tidak dikerjakan oleh Kemenpera. Itu seharusnya dilakukan oleh kementrian atau lembaga masing-masing dengan mengajukan anggarannya sendiri. Jadi, bukan menggunakan anggaran perumahan rakyat, tapi digunakan untuk lembaga lainnya dan bukan untuk masyarakat umum," katanya di Jakarta, Jumat (26/8/2011).

Dia mengusulkan rumah susun yang ada dan terletak di tengah kota untuk diremajakan.

"Pemerintah pusat membangun, pemda menyediakan lahannya. Lahan yang disediakan pemda tentunya biasanya jauh dari pusat kota. Padahal seharusnya itu dibangun di tengah kota, tapi karena keterbatasan lahan maka dibangun di pinggir kota," katanya.

Padahal, lanjut Mulyadi, banyak rumah susun lama yang ada di tengah kota yang sudah harus diremajakan.

"Itu saja dibongkar, dibangun lebih tinggi dan lebih baik sehingga bisa menampung lebih banyak penghuni," katanya.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan perumahan tidak juga kunjung bisa dipenuhi. Di sisi lain, berbagai proyek pembangunan rumah susun yang telah dilakukan pun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Pembangunan rumah susun banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga masyarakat yang membutuhkan perumahan sampai saat ini belum bisa dipenuhi kebutuhannya, sementara banyak proyek rumah susun yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali dan kosong," ujar Mulyadi.

Dia mencontohkan rumah susun di Marunda yang dibangun bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 11 tower yang sampai saat ini tidak juga dihuni dan kosong semuanya.

"Ini kan sayang sekali, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih ada rumah susun yang tidak dihuni," katanya.

Selain itu, menurut dia, rumah susun yang telah terbangun pun rata-rata tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah pusat maupun daerah hanya membangun saja tanpa memikirkan pemeliharaan maupun perawatan yang tetap membutuhkan biaya.

"Kemenpera hanya membangun saja kemudian menyerahkan rumah susun kepada pemda, sementara pemda tidak memiliki dana operasioanal pemeliharaan yang memadai. Makanya, jangan heran banyak rumah susun usia 5 tahun sudah banyak yang rusak dan tidak terpelihara. Biaya pemeliharaan itu tinggi, apalagi perawatannya seperti perawatan struktur kerusakan," katanya.