Properti Cirebon Naik, Pertanian Tercekik

CIREBON, KOMPAS.com - Bisnis dunia properti di Kabupaten Cirebon menunjukan geliat peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir. Selain karena lokasi lahan terbuka lebar dengan posisi strategis, program subsidi perumahan dari pemerintah juga menjadi indikator peningkatan tersebut.

Data dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon, per-Juli tahun 2011, BPPT sudah mengeluarkan 32 izin pembangunan perumahan. Menurut Kepala BPPT Kabupaten Cirebon Abdul Tolib, jika saja selama enam bulan ke depan juga mengeluarkan izin dengan jumlah sama, maka akan melampui tahun sebelumnya.

Sebagai gambaran, pada 2007 pelaku usaha di bidang perumahan yang berminat berinvestasi di Kabupaten Cirebon hanya dua. Setahun kemudian jumlah tersebut naik menjadi 16, dan pada 2009 menunjukan peningkatan menjadi 29, sementara pada 2010 naik secara signifikan menjadi 58 perusahaan.

"Peningkatan ini selain karena kondisi wilayah Cirebon yang strategis, terlebih karena di sini sudah dibangun jalan Palikanci dan Tol Kanci-Pejagan," kata Abdul Tolib didampingi Kasubsi Pelayanan Administrasi Perijinan, Dede Sudiana, Jumat (29/7/2011).

Meski menjadi primadona perumahan, pihaknya tidak serta merta memberikan izin setiap pengajuan yang masuk. Koordinasi dengan instansi terkait akan tetap dilakukan. Misalnya berkoordinasi dengan Dinas Pertaniana.

"Jangan karena ada investor masuk lalu kemudian mengesampingkan kepentingan yang lebih besar. Intinya kami akan selalu mengacu terhadap RUTR yang ada," tegasnya.

Pertanian terancam

Terkait menjamurnya lokasi-lokasi perumahan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ali Efendi mengatakan, pada satu sisi dirinya merasa bangga melihat banyaknya investor masuk ke Kabupaten Cirebon. Hal ini menunjukan, Cirebon dinilai semakin bagus di mata investor. Namun di sisi lain sempat muncul kekhawatiran, bahwa peningkatan itu akan semakin menyempitkan lahan pertanian karena terus "termakan" oleh lokasi perumahan.

Untuk itulah, lanjut dia, untuk mempertahankan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu lumbung padi (beras) di Jawa Barat, dirinya mengharapkan agar wilayah utara dan barat Cirebon tidak diganggu pembangunan.

"Kita tahu kalau dari utara dan barat, misalnya Panguragan dan Kapetakan, selama ini sebagai lahan pertanian. Sebab wilayah barat dan utara memang menghasilkan produk pertanian handal. Karena itu, silahkan dibangun tapi jangan di kedua kecamatan itu," kata Ali tanpa merinci angka pasti jumlah produksi pertanian di kedua wilayah tersebut.