Tren Mebel Minimalis Masih Merajai Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono mengatakan, tren mebel yang masih disukai pasar adalah minimalis. Tren ini diprediksi masih akan mendominasi sampai empat tahun ke depan.

Ambar mengatakan, tren mebel atau furnitur minimalis karena terpengaruh tren mebel global. "Tren minimalis akan digemari karena bentuknya sederhana, tetapi banyak modelnya. Pasar Indonesia terpengaruh tren dunia yang tengah menggemari minimalis. Untuk mebel yang banyak ukirannya atau curving kurang diminati," kata Ambar kepada wartawan di kantor pusat Asmindo, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Selain minimalis, desain lain yang disukai pasar adalah gaya yang antik. Misalnya dengan menggunakan kayu-kayu bekas, seperti kayu bantalan kereta api. "Kenapa mereka menyukai material dari kayu bekas karena orang merasa kembali ke masa lalu. Kayu juga lebih kuat dan orang menganggap menggunakan kayu bekas berarti tidak memotong pohon," ujarnya.

Berbicara mengenai bahan kayu, Ambar mengatakan, saat ini penggunaan kayu jati mulai dikurangi. Pemerintah mensyaratkan agar dalam membuat mebel tidak boleh memakai kayu dari pohon jati. "Namun, tetap memakai kayu yang kokoh juga, seperti kayu mindi, kayu mangga, kayu durian, dan lainnya," katanya.

Pembatasan ini disambut baik oleh Asmindo. Bahkan, kata Ambar, untuk kepentingan ekspor, kayu-kayu dari Indonesia harus memiliki sertifikat. "Indonesia dipandang sebagai negara dengan tingkat penebangan pohon tinggi. Negara-negara seperti di Eropa menekan kita agar kayu bersertifikat. Kayu bersertifikat itu artinya legal, kita tidak bisa menolak itu," paparnya.

Sertifikasi yang dimaksud adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi mencakup kelegalan, seperti kayu berasal dari hutan mana, tanggal berapa, dan petak mana itu bisa dibuktikan. Kendalanya untuk sertifikasi ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 

"Asmindo tidak menolak ini, tetapi patut dipikirkan, terutama pengusaha yang kecil agar mendapat insentif atau perhatian pemerintah karena biaya sertifikasi ini mahal," ujarnya. (Natalia Ririh)