200.000 Rumah MBR Dibangun Tahun 2011

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan membangun rumah swadaya sedikitnya 200 ribu unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun ini.  "Keinginan kita seperti itu dengan anggaran Rp4,4 triliun," kata Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, kepada pers usai Penjelasan Program Prioritas Kesra 2011 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target sebesar itu setidaknya disipakan pemerintah melalui berbagai langkah dan bersinergi dengan kantor atau lembaga lain serta swasta di Indonesia. Selain itu, juga penyediaan fasilitas sarana umum (FSU), penyediaan dana murah, dan jangka panjang melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). "Tahun lalu hanya dua bulan saja sejak Oktober 2010, ada 20 ribu unit rumah MBR terbangun melalui FLPP," katanya.

Ketika memberikan penjelasan terkait Program Prioritas Kesra 2011, Menpera mengatakan, sejumlah langkah telah disiapkan kementeriannya.

Pertama, sebagai bagian dari upaya mendukung PNPM Mandiri pada tahun ini yakni peningkatan kualitas dua juta lebih rumah tidak layak huni. "Ini juga bagian dari pengentasan kemiskinan," katanya.

Untuk itu, empat langkah strategis sedang disiapkan tahun ini yakni fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 12.500 unit, peningkatan kualitas lingkungan layak huni untuk 12.500 unit rumah. "Di dalamnya termasuk juga penyediaan Fasilitas Sarana Umum bagi rumah swadaya dan bantuan fasilitas serfifikasi hak atas tanah 7.500 unit rumah swadaya," katanya. Turun 30 persen Pada bagian lain, Suharso mengakui, sebenarnya berdasarkan target dalam MDG’S hingga 2015, pemerintah berharap ada penurunan lingkungan kumuh 30 persen per tahunnya. "Akan tetapi yang terjadi di Indonesia adalah anomali, yakni luasan kawasan kumuh selama 2004 hingga 2009 malah meningkat dari 44 ribu ha menjadi 57 ribu ha," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah tahun ini akan menuntaskan persoalan kawasan kumuh di di 45 titik tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sinergitas dengan pemerintah daerah diharapkan lebih jelas karena berdasarkan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru, persoalan lahan kumuh, dan sebaran "back log" perumahan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Pemda berdasarkan UU itu juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemetaan kawasan kumuh dan rumah swadaya yang diperlukan," katanya.

Sementara itu, Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari, menyatakan, pada tahun ini sedikitnya 500 ribu unit akan dibangun oleh swasta. "Itu belum termasuk program Habitat Pemerintah sebesar 15 ribu tahun ini dan beberapa propinsi lain seperti Aceh sebesar 6000 unit," kata Jamil.

Kemenpera sendiri mentargetkan selama 2010-2014 mampu memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah 30 ribu rumah swadaya. Anggaran yang disiapkan Rp10 juta untuk pembangunan rumah baru swadaya untuk MBR dan Rp5 juta per unit rumah MBR untuk perbaikan," kata Jamil.