Dua Mega Proyek di Bali Terancam Batal

DENPASAR, KOMPAS.com - Dua mega proyek Bali, yaitu pembangunan Tol Serangan menuju Tanjung Benoa (Tol STB) dan pembangunan jalan bawah tanah (underpass) di simpang Jalan Dewa Ruci, Kabupaten Badung terancam batal karena kendala lahan.

Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Gusti Made Suryantha Putra di Denpasar, Selasa, mengatakan, kendala lahan untuk pembangunan jalan bawah tanah (underpass) karena warga masih keberatan melepas tanahnya. "Tampaknya kendala yang pokok dalam pembangunan jalan bawah tanah di simpang Dewa Ruci itu adalah masalah pembebasan lahan," katanya.

Sedangkan pada Jalan Tol STB, kata dia, pembangunan jalan tersebut kendalanya hampir sama, karena sampai sekarang pemilik tanah yang akan dilalui jalan tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya.

Ia mengatakan, untuk kedua proyek tersebut pemerintah pusat sudah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan. Biasanya, kata dia, dana pembebasan lahan akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Tetapi khusus untuk Bali, pemerintah pusat berbesar hati untuk mengucurkan dana guna pembebasan lahan.

"Jangan sampai apa yang tidak biasa ini bisa mubazir begitu saja, karena dananya nanti dialihkan untuk proyek di daerah lain. Jadi kami mengimbau, mari kita sama-sama dukung pembangunan ini," kata Suryantha Putra yang akrab dipanggil Sena.

Ia mengatakan, jika memang kendala pembebasan lahan itu terkait dengan keberatan beberapa pihak, terutama soal lahan parkir beberapa perusahaan di sekitar lokasi, pihaknya telah mencarikan solusi. Dikatakan, jika itu menjadi alasan dari beberapa pihak, maka  akan dibuat di sekitar lokasi pembangunan itu.

"Kita kan buatkan sentra parkir. Beberapa perusahaan agar tak terhambat. Keberadaan sentral parkir tersebut juga menjadi salah satu sumber pendapatan Pemkab Badung," kata politisi PDIP itu. Meski memiliki legitimasi kuat atas pembebasan lahan terkait demi kepentingan umum, pihaknya tidak mau melakukan upaya paksa di Bali.

Menurutnya, masih ada cara-cara lain yang lebih terhormat untuk membebaskan lahan di lokasi pembangunan tersebut, ketimbang melakukan penggusuran. "Saya pribadi tak mau hal itu terjadi. Karena kita tak terbiasa dengan pola semacam itu di Bali. Kita ingin proyek ini adalah untuk semua masyarakat Bali itu lancar tak ada persoalan di kemudian hari," ucap lelaki asal Kabupaten Tabanan ini.

Sementara itu, khusus untuk lahan pada pembangunan Tol STB, ia menjelaskan hingga kini Pemprov Bali masih melakukan pencarian siapa pemilik lahan sesungguhnya. Sena mengatakan, Pemprov Bali sendiri memiliki aset lahan di sana, hanya luasnya belum diketahui. "Pemprov masih melakukan pencarian siapa pemilik lahan itu. Kalau sudah diketahui baru kita akan negosiasikan," ujarnya.   

Ia berharap, Bali Tuttle Island Development (BTID) untuk membantu pemprov merealisasikan pembangunan jalan tol tersebut.  "Pembangunan jalan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat dalam upaya memecahkan kekroditan arus lalulintas di Bali selatan itu," katanya.  Berdasarkan perencanaan pemerintah pusat diharapkan dua megaproyek itu dapat selesai awal tahun 2013, karena pada tahun itu di Nusa Dua, Bali akan berlangsung pertemuan APEC.