Wapres Akui Tata Ruang Kota Semrawut

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mengakui tata ruang di kota-kota di Indonesia dibangun semrawut. Tidak ada rencana rasional mengenai tata ruang dan tata kota yang baik. Akhirnya yang terjadi, bukan hanya membangun untuk pembangunan, akan tetapi kesemrawutan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Wapres Boediono saat membuka Musyawarah Nasional ke-13 Realestate di Jakarta, Selasa (9/11/2010). Dalam acara itu hadir Menteri Perumahan Suharso Monoarfa, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dan Ketua DPP Realestate Indonesia Teguh Satria.

"Kita punya kota akhirnya semrawut semuanya. Dan, kita juga punya kota besar dengan jumlah penduduknya yang besar, akan tetapi itu menjadi mozaik dari pembangunan yang tidak terencana, Akibatnya, persoalannya menjadi ruwet seperti di antaranya masalah lalu lintas, air minum dan banjir di Jakarta dan kota-kota besar lainnya," ujarnya.

Menurut Wapres, dengan tidak adanya tata ruang dan tata kota yang baik, sebagai contoh, orang yang tinggal di wilayah Barat kerjanya di Timur. "Yang tinggal di Timur, kerjanya di Barat. Demikian di wilayah-wilayah lainnya sehingga menimbulkan kemacetan kota," tandas Wapres.

Wapres mengakui ini kesalahan seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah. "Karena, kita tidak punya tata ruang yang jelas dan kebijakan yang benar-benar," tambah Wapres.

Harusnya, lanjut Wapres, ada tata ruang yang rasional yang bisa dilaksanakan dengan benar dan bukan yang di atas kertas. "Ini kelemahan dari negara berkembang. Kita harus akui itu. Sekarang ini, sejumlah daerah ada yang belum punya atau punya tata ruang, akan tetapi ada yang masih proses. Ada yang selesai dan rapih, akan tetapi tidak dilaksanakan dengan benar baik oleh penguasa maupun masyarakat," kata Wapres lagi.

Sebelumnya, Teguh Satria melaporkan adanya sejumlah hambatan dalam mewujudkan pembangunan di antaranya tata ruang dan tata kora, perizinan, lahan dan pendanaan.