Rusunawa untuk TNI Dibangun di Sejumlah Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) ke depan akan terus berupaya meningkatkan pembangunan rumah dinas bagi TNI. Untuk itu, program pembangunan Rusunawa untuk para anggota TNI akan dilaksanakan dengan melakukan konsolidasi antarinstansi terkait.

“Tahun 2009 lalu Kemenpera telah membangun 11 twin block (TB) Rusunawa untuk TNI dan Polri. Sedangkan pada tahun 2010 kami telah meningkatkan rencana pembangunan Rusunawa untuk TNI dan Polri sebanyak 28,5 TB,” ujar Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan Jamil Ansari saat mewakili Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Aset tanah dan Rumah Dinas Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5).

RDP yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenpera dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum itu tersebut membahas tentang permasalahan aset tanah dan rumah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurut Jamil, dari 11 Rusunawa yang dibangun Kemenpera, sebanyak enam TB telah dihuni oleh para prajurit TNI. Sedangkan dua TB juga telah digunakan oleh anggota Polri. Jamil menambahkan, tiga TB yang belum dihuni antara lain Rusunawa Kodam Jaya di Kelurahan Jatiwarna, Bekasi, Rusunawa TNI AL di Sunter, Jakarta Utara dan Mabes TNI AU di Kelurahan Jatiasih, Bekasi.

“Masih ada beberapa pekerjaan fisik seperti prasarana, sarana dan utilitas (PSU), jalan akses, serta daya listrik dan penyambungan PDAM di Rusunawa itu. Akan tetapi kami optimis tahun ini sudah bisa dihuni,” katanya.

Lebih lanjut, Jamil menerangkan, Kemenpera juga berupaya untuk menggunakan sejumlah Rusunawa yang belum dihuni seperti di Marunda untuk digunakan bagi prajurit TNI. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta untuk penggunaan Rusunawa tersebut.

“Pada tahun 2010 ini, Kemenpera berencana membangun sejumlah Rusunawa untuk TNI di beberapa wilayah seperti Bogor, Bekasi, Medan, Bandung, Aceh, Maluku, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Magelang dan kota lainnya. Untuk itu, saya berharap TNI juga bisa menyediakan lahan untuk pembangunan Rusunawa bagi para prajuritnya,” harapnya.

Sementara itu, Enggartiasto Lukita menyatakan, kebutuhan rumah bagi para anggota TNI dan Polri memang terus meningkat. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi antarkementerian untuk mengatasi hal tersebut.

Ke depan, kata Enggartiasto Lukita, Komisi I DPR RI akan meminta Kemenpera dan Kementerian PU untuk dapat menyampaikan data mengenai Rusunawa yang masih belum siap huni atau diserahterimakan yang dapat dimanfaatkan penggunaannya oleh prajurit TNI.

“Kami juga mengusulkan Kemenpera, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melakukan “konsolidasi tanah” atau relokasi hunian kumuh TNI yang dihuni secara liar dengan membangun lebih banyak Rusunawa,” katanya. (kemenpera.go.id)