Rekonstruksi oleh UN Habitat Jadi Kajian Kemenpera

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekonstruksi pasca-bencana Aceh-Nias bisa dijadikan bahan kajian Kementerian Perumahan Rakyat untuk program perumahan dan permukiman selanjutnya.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya, Kriya Arsjah saat menerima buku “Post Tsunami Aceh-Nias Settlement and Housing Recovery Review” secara simbolis dari Bruno Dercon, UN-Habitat Indonesia dalam acara diskusi pagi dengan tema “Encapsulating the Experience, Sharing with the World’ yang membahas rekonstruksi perumahan dan relokasi pasca-bencana, Jumat (30/4) di Hotel Le Meridien Jakarta.

“Buku ini sangat bermanfaat dan membantu Kementerian Perumahan Rakyat sebagai bahan kajian dan masukan untuk program pemerintah dalam bidang perumahan dan permukiman selanjutnya. Mengingat sekitar 80 persen masyarakat Indonesia membangun rumahnya secara swadaya, sedangkan 20 persen lainnya dibangun oleh pengembang. Untuk itu, buku ini bisa memberikan inspirasi masyarakat dalam mengembangkan perumahan swadaya, terutama pasca-bencana,” ungkap Kriya dalam sambutannya.

UN-Habitat telah melakukan kajian komprehensif mengenai pengalaman-pengalaman di Aceh dan Nias serta pengelolaan kepranataan yang mendukung terlaksananya keberhasilan rekonstruksi perumahan.

Selain itu, buku tersebut juga berisi tentang kajian komparatif mengenai pengalaman-pengalaman rekonstruksi perumahan di Yogyakarta, Sri Lanka dan Pakistan, di mana program rekonstruksi perumahan skala besar juga sedang berlangsung.

Kajian UN-Habitat ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program rekonstruksi perumahan skala besar memiliki tiga prinsip panduan yang sama, yaitu: kebijakan yang menjamin pengembalian ke tempat asal secara maksimal; komitmen beserta aturan pemerintah yang jelas, sederhana dan adil berhubungan dengan tingkat bantuan serta standar proses implementasinya; dan pembagian tugas antara pemrintah dan lembaga non-pemerintah berdasarkan kompetensi.

Diskusi tersebut dipelopori oleh Badan Rekonstruksi dan Relokasi Institute (BRR Institute) menunjukkan keterbukaan untuk tetap berbagi informasi dan pengalaman. Diskusi ini juga dihadiri oleh Duta Besar Norwegia untuk RI dan para undangan lainnya.

“Institusi dengan mandat bantuan perumahan dan permukiman pasca bencana wajib menyerap pembelajaran dan rekomendasi yang penting,” kata Dr. Kuntoro, Kepala BRR Institute. Selain membahas tentang rekonstruksi perumahan di Aceh dan Nias, diskusi ini juga membahas mengenai beberapa kasus relokasi di pusat kota metropolitan Jakarta dan di Sidoarjo akibat semburan lumpur.