Pemkot Yogyakarta Siapkan Empat Rusun Baru

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah membidik empat lokasi baru untuk pendirian rumah susun sederhana sewa. Rusun dinilai sebagai solusi terbaik mengatasi kepadatan penduduk di kota saat ini.

Kepala Bidang Permukiman dan Sarana Air Limbah Pemkot Yogyakarta Hendra Tantular mengatakan, keempat lokasi itu di daerah Prawirodirjan, Kecamatan Gondokusuman; Rejowinangun, Kotagede; Giwangan; dan Sorosutan, Umbulharjo. "Namun, semua itu baru pada tahap identifikasi dan belum ada proses kelanjutan seperti berembuk dengan warga," ujar Hendra, Senin (12/4).

Identifikasi itu bagian dari rencana awal Pemkot Yogyakarta membangun tujuh rusunawa dengan dana APBN. Hingga saat ini baru tiga rusunawa yang terbangun, yakni di Jogoyudan (Jetis), Juminahan, dan Cokrodirjan (Danurejan).

"Untuk pembangunan proyek rusunawa itu, pemkot diwajibkan menyediakan lahan. Hal itu tidaklah mudah dan memerlukan proses panjang," kata Hendra. Luas lahan minimal yang disyaratkan pemerintah pusat untuk rusunawa adalah 2.000 meter persegi dengan kapasitas 96 unit.

Terkait keengganan warga miskin menempati rusunawa seperti di wilayah Juminahan karena sewa yang dibatasi maksimal enam tahun serta tarif sewa yang dirasakan mahal, Hendra mengatakan, terbuka peluang untuk mengubahnya. Salah satunya dengan mengganti sistem menjadi rusunami (rumah susun sederhana hak milik).

Pemkot, ujar Hendra, tak sanggup jika harus menyubsidi pembayaran sewa rusunawa. Tarif sewa Rp 155.000-Rp 185.000 per bulan. Rusun dinilai menjadi solusi terbaik makin sesaknya permukiman di kota dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 13.769 per km persegi. Hendra mengatakan, rusunawa bisa menghemat lebih dari 50 persen lahan yang dibutuhkan untuk permukiman dibandingkan dengan rumah horizontal.

Secara terpisah, pakar permukiman dan pembangunan perkotaan Fakultas Teknik Arsitektur UGM, Budi Prayitno, mengatakan, kepadatan permukiman bisa berdampak pada munculnya masalah sanitasi dan air bersih. "Jika rumah-rumah warga terlalu rapat satu sama lain, jarak ideal 10 meter antara saluran air kotor dan air bersih menjadi tak bisa terpenuhi. Akibatnya, air bersih bisa tercemar bakteri dari air kotor warga sendiri," katanya. (Mohammad Final Daeng/KOMPAS Cetak Lembar Daerah Yogyakarta)