Rakyat Lampung Diminta Siap Mental dengan Jembatan Selat Sunda

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Lampung segera menyiapkan Peraturan Daerah tentang persiapan pembangunan Jembatan Selat Sunda. Selain aturan-aturan pendukung, hal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental warga.

Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P ketika ditanya wartawan mengenai koordinasi persiapan mega-proyek JSS di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) Provinsi Lampung, Senin (12/4) di Bandar Lampung.

Masyarakat di Lampung juga harus bersiap-siap untuk menyesuaikan diri. Apa yang harus dilakukan jika nanti JSS jadi terbangun. Tidak lagi bisa tidur-tiduran karena alasan jalan jelek seperti sekarang, tuturnya sambil memeragakan gestur orang yang bermalas-malasan.

Menurut dia, sejak dini, mental masyarakat terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan JSS ini harus mulai disiapkan. Tugas pemerintah daerah untuk melakukan berbagai persiapan ini. Dengan adanya JSS nanti, masyarakat Lampung harus bisa lebih sigap, ungkapnya.

Dari segi kesiapan teknis, ungkapnya, Pemprov Lampung dalam waktu dekat akan membuat Perda JSS. Tujuannya, antara lain untuk memuluskan proses pembelian lahan warga. Jangan sampai nanti sebelum pr oyek berjalan, tanah-tanah yang akan dibeli udah lebih dulu berganti milik dan harganya menjadi lebih mahal, tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengungkapkan harapannya agar JSS yang menghubungkan Jawa dan Sumatera bisa terwujud dalam waktu dekat. Kalau perlu feasibility studies (studi kelaikan)-nya jangan lama-lama, cukup lah setahun, ungkapnya.

Ia percaya, keberadaan mega-proyek JSS yang diikuti pula dengan masuknya dana investasi di dalam jumlah besar akan menggerakkan ekonomi Lampung secara signifikan. Dalam pandangannya, lambatnya laju ekonomi di Lampung antara lain disebabkan persoalan infrastruktur dan lemahnya penyerapan investasi (capital flow) baru.

Proyek JSS setidaknya membutuhkan investasi Rp 120 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan asumsi Lampung kebagian separuh saja, tiap tahun maka akan ada perputaran uang Rp 6 trilun hanya dari proyek ini. Nilai yang cukup besar untuk ikut menggerakkan ekonomi, paparnya.