Pemda Diminta Ajak Investor Swasta Bangun Jaringan KA Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemerintah Daerah untuk lebih giat memancing investor swasta dalam pembangunan jaringan kereta api nasional.

Direktur Jenderal Perkerataapian Tundjung Inderawan menjelaskan, Pemerintah Daerah tidak bisa selamanya mengandalkan pembangunan jaringan kereta api di daerahnya yang dibiayai oleh APBN. Mengingat dana yang dimiliki Pemerintah Pusat sangat terbatas. Terlebih, dana APBN sudah diprioritaskan untuk program revitalisasi kereta api tahun ini.

”Dana yang dibutuhkan untuk keperluan ini sangat besar. Kalau hanya mengandalkan dana dari APBN, itu tidak mungkin karena itu perlu investor swasta," kata Tundjung, Jumat (26/3).

Daerah yang menurutnya memiliki potensi untuk mendatangkan investasi swasta disektor jaringan kereta api angkutan barang adalah yang memiliki potensi sumber daya besar. Seperti CPO, karet, batubara, dan lainnya."Untuk memancing swasta, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembangunan fisik infrastruktur meskipun terbatas," katanya.

Pemerintah menurutnya tengah melakukan banyak studi untuk mengembangkan jaringan kereta api. Baik untuk angkutan penumpang maupun pendistribusian barang.

Salah satu contoh kerjasama studi yang sedang dilakukan adalah, pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali studi terhadap rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 29 kilometer lintas Pekanbaru-Muaro di Sumatera Barat. Jalur tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan Trans Sumatera Railway.

”Muaro itu titik akhir dari jaringan Trans Sumatera Railway yang terdekat ke Pekanbaru. Kalau jalur itu terbangun, maka beberapa provinsi akan terhubung,” jelas Tundjung.

Studi lain terhadap Trans Sumatera juga akan dilakukan oleh The Boston Consulting Group dengan fokus koridor pengelolaan ekonomi Indonesia di kawasan timur Sumatera utara ke Jawa (Eastern Sumatera North West Java Corridor/ESNWJC), dari Medan ke Jakarta. Studi tersebut akan dibiayai oleh APBN.

”Sementara untuk rute Rantau Prapat-Dumai sepanjang sekitar 300 kilometer, desain detail engineering-nya sudah selesai. Kami sedang menunggu alokasi dananya, apakah dari APPBN atau mengundang investor,” jelasnya.

Kemenhub tidak hanya mendorong Pemda untuk aktif mengundang swasta berinvestasi di sektor kereta. Namun, kerjasama investasi antar perusahaan swasta seperti yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan China Railway Group Limited juga bisa dicontoh.

Seperti diketahui pada 23 Maret lalu, PTBA dan perusahaan China tersebut meneken kontrak engineering, procurement, and construction (EPC) dan kontrak Operator and maintenance dengan nilai 4,8 miliar dollar AS.

Untuk proyek pembangunan angkutan kereta api sepanjang 307 kilometer dan kapasitas angkut 27 juta ton per tahun. Infrastruktur proyek itu akan digunakan untuk mengangkut batubara PTBA dari tambang Banko Tengah di Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan sampai Srengsem di Provinsi Lampung.

Sekretaris Perusahaan PTBA Achmad Sudarto menjelaskan nilai kontrak US$ 4,8 miliar terdiri dari pekerjaan EPC berjangka waktu 4 tahun senilai US$ 1,3 miliar. China Railway sendiri yang akan membangun jalur kereta berkapasitas angkut 27 juta ton per tahun, dan memberikan jaminan pengangkutan batubara PTBA sebesar 25 juta ton per tahun. "Sementara nilai kontrak untuk operator and maintenance ditetapkan US$ 3,5 miliar untuk jangka waktu 20 tahun," kata Achmad. (Gentur Putro Jati/KONTAN)