James Riady: Pengusaha Bertanggung Jawab Sediakan Rumah Karyawan (4)

Dalam Bincang Properti kali ini, Kompas.com berbincang-bincang dengan James Riady, Wakil Ketua Kadin Bidang Properti. Ini bagian keempat wawancara eksklusif Robert Adhi Ksp dari Kompas.com dengan James Riady tentang penyediaan rumah sederhana.

Target pemerintah membangun rumah sederhana belum tercapai. Sebagai Wakil Ketua Kadin Bidang Properti, menurut Pak James, apa yang dapat dilakukan agar kebutuhan rumah bagi semua lapisan masyarakat tercapai?

Satu konsep pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi nasional, yang kembali lagi pada tema sustainable, berkelanjutan, pasti pembangunan yang adil. Berarti setiap masyarakat mampu memiliki akses pada hal-hal yang dia butuhkan, yang mendasar, makan, tinggal dan sebagainya. Berarti kepemilikan rumah satu hal sangat penting.

Kita tahu di Indonesia, kita ada defisit kepemilikan rumah pada masyarakat menengah bawah, defisit kurang lebih antara 6 juta sampai 8 juta. Ini defisit yang fantastis, besar sekali.

Tantangannya adalah seberapa jauh elit politik kita dan elit masyarakat kita, dan pemerintahan menyadari, lalu mengatakan bahwa we are going to make difference, kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Dan dalam 5 tahun ini, kita akan menyediakan perumahan untuk rakyat. Kalau sudah ada keputusan politis yang sudah diambil, berarti harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah.  

Dalam hal ini, pertama, tanggung jawab siapa untuk bisa mengadakan 6-8 juta rumah untuk rakyat. Tanggung jawab itu sudah jelas, harus dipukulratakan kepada setiap perusahaan, setiap unit usaha yang membutuhkan buruh, membutuhkan karyawan. Jadi tidak bisa dibebankan pada pemain properti, anggota Kadin dan maupun anggota REI. Tidak mungkin. Bagaimana bisa 50 pengembang bertanggung jawab untuk defisit 6-8 juta rumah?

Berarti kalau satu perusahaan punya karyawan 100, dia harus bertanggung jawab untuk menyediakan 100 rumah. Kalau dipikul oleh semua perusahaan, itu baru satu-satunya cara agar itu bisa terjadi.

Di Singapura sama, kalau saya menggunakan100 karyawan, saya harus memberikan kontribusi apakah 5-10-15-20 persen dari gaji mereka, saya harus kontribusi pada satu sistem untuk pengadaan perumahan rakyat. Ini yang petama yang harus dilakukan.

Kedua, harus ada mekanisme untuk mengumpulkan dana ini semua. Lalu dipakai. Di Singapura ada CBF, funding. Di RRC, Amerika juga sama, ada proses, satu kelembagaan yang bertanggung jawab untuk pengadaan rumah itu sendiri. Dan ketiga, tentu saja pendanaan. Pendanaan dari perbankan harus ada long term funding untuk membiayai perumahan. Ini semua harus dilakukan. Jadi kita harus punya cita-cita, mimpi bahwa the next 5-20 years, semua orang Indonesia bisa memiliki satu rumah.

Saya menambahkan satu hal lagi bahwa kepemikan rumah bukan sekadar luxury, tapi capital formation, jadi formasi modal nasional. Kalau masyarakat secara luas punya rumah, ini pemupukan dana modal nasional yang bisa digunakan pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi ke depan,

Demuikian Bincang Properti kali ini. Sampai jumpa.  (Robert Adhi Ksp)