Program Rusunawa Terkendala Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) masih terkendala pengadaan tanah sehingga sebagian besar lokasi tidak sinkron dengan infrastruktur.

"Ini yang membuat tingkat hunian di Rusunawa masih rendah, padahal program Rusunawa ditujukan untuk menampung masyarakat menengah bawah," kata Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Budi Yuwono di Jakarta, Rabu (30/4).

Budi mengatakan, program Rusunawa sangat erat kaitannya dengan inisiatif Pemerintah Kota seperti DKI Jakarta dalam menyediakan lahan yang sudah matang untuk dibangun Rusunawa.

Menurutnya, kebijakan untuk mengisi Rusunawa agar tidak kosong diserahkan kepada Pemkot, termasuk apabila program ini ditujukan untuk mengurangi permukiman kumuh di kota-kota besar.

"Memang tidak mudah memindahkan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh agar dapat tinggal di Rusunawa, harus ada kreativitas dari kepala daerah," kata Budi.

Ia mencontohkan kesulitan memindahkan masyarakat korban pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) agar dapat tinggal di Rusunawa yang berlokasi di Cipinang, yang lokasinya strategis.

Sementara itu Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Imam Santoso Ernawi mengatakan, pemerintah kota dituntut untuk kreatif dan bersedia mengambil resiko.

Imam mengatakan, sesuai dengan UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota besar seharusnya 30 persen, tetapi yang direalisasikan saat ini baru 10 persen, serta diharapkan akan ditingkatkan menjadi 14 persen.

Menurut Imam, pengembangan kota yang baik harus memenuhi syarat ramah dan inovasi bagi masyarakat yang menghuninya. Pemerintah sendiri merencanakan bertukar informasi pengembangan kota yang sesuai dengan tata ruang yang akan diselenggarakan di Palembang 4 - 5 Oktober 2009.

Penyelenggaraan pertemuan itu sehubungan dengan puncak peringatan hari habitat dunia yang diselenggarakan pada Senin pertama Oktober yang akan diselenggarakan di Palembang.