Seharusnya Ada Angsuran Murah untuk Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau pas-pasan, memiliki rumah di perkotaan masih sekadar sebuah impian. Jangankan membelinya secara tunai, mencicil atau memanfaatkan fasilitas KPR dari bank pun ibarat jauh panggang dari api.

Untuk mewujudkan impian kalangan ekonomi lemah ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya mulai dari pembangunan hunian bersubsidi hingga rumah sewa murah. Namun, lagi-lagi program untuk membantu kepemilikan rumah selalu tak maksimal karena terkendala pembiayaan.

Di mata Ketua Mubyarto Institute, Noer Soetrisno, pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat seharusnya memiliki skema pembiayaan dengan angsuran murah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.

"Saya tidak bicara bunga murah, tetapi bagaimana agar masyarakat berpendapatan rendah dapat mengangsur sesuai kemampuan mereka, harus ada skema seperti itu," kata Noer Soetrisno di Jakarta, Kamis (21/5).

Noer mengatakan, paradigmanya harus diubah tidak sekadar rumah yang dibuat pengembang kemudian dibeli masyarakat, tetapi sebagai aset dan tabungan sehingga kedudukannya juga berbeda.

Menurutnya, dengan mekanisme baru ini, pembiayaan bagi kepemilikan rumah tidak perlu lagi harus menggunakan uang muka maupun subsidi, tetapi masyarakat dapat mengangsur sesuai kemampuan mereka.

Noer mengatakan, dengan kebijakan keuangan saat ini, mengacu kepada UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara skema seperti itu dimungkinkan.

"Harus ada definisi kembali mengenai kepemilikan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah mulai dari kelembagaan, skema seperti apa, serta terpenting harus berkelanjutan (sustainable)," ujarnya.

Noer mengatakan, keterbatasan lahan di perkotaan maka konsep bank tanah menjadi suatu solusi caranya dengan penguasaan aset tanah melalui negara dengan tujuan pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah.