Jangan Ditunda, Proses Perpanjangan HGB Cuma 18 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan prosedur yang perlu dilalui masyarakat yang memiliki jenis sertifikat tanah tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis mengatakan, HGB bersifat sementara dan memiliki jangka waktu tertentu, yang memungkinkan pemegangnya menggunakan tanah tersebut untuk membangun dan memanfaatkan bangunan selama masa berlaku hak.

"Pengertian HGB menurut UUPA 5/1960 adalah hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri," ujar Harison saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu.

Baca juga: Berapa Biaya Perpanjang Sertifikat HGB? Berikut Simulasinya

Berapa Lama Proses Penyelesaian Perpanjangan HGB?

Merujuk keterangan di aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN, waktu penyelesaian permohonan perpanjangan HGB adalah 18 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Apa Saja Syarat Perpanjangan HGB?

Untuk mengajukan perpanjangan HGB, berikut dokumen yang harus dipersiapkan:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP dan KK) serta kuasa jika dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum (bagi badan hukum), yang telah dicocokkan dengan aslinya.
5. Sertifikat asli.
6. Fotokopi KTP para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya.
7. Izin pemindahan hak, jika dalam sertifikat atau keputusannya tercantum bahwa hak hanya bisa dipindahtangankan dengan izin instansi berwenang.
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan, serta bukti SSB (BPHTB) dan bukti pembayaran uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Selain dokumen di atas, beberapa keterangan juga perlu disiapkan oleh pemohon, meliputi identitas diri; informasi mengenai luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohonkan; surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; serta surat pernyataan bahwa tanah dikuasai secara fisik oleh pemohon.

Berapa Biaya Perpanjangan HGB?

Biaya perpanjangan HGB dihitung berdasarkan jumlah dan luas bidang tanah.

Misalnya untuk tanah seluas 100 meter persegi jenis non-pertanian di Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah, contoh simulasi biaya untuk permohonan perpanjangan HGB adalah sebagai berikut:

• Pengukuran: Rp 116.000
• Pemeriksaan tanah: Rp 5.000.020
• Pendaftaran: Rp 50.000

Sehingga total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp 5.166.020.

Berapa Lama Jangka Waktu HGB?

Sertifikat HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang umum digunakan dalam kepemilikan properti di Indonesia, terutama untuk hunian maupun bangunan komersial.

Namun, berbeda dengan Hak Milik, HGB memiliki batas waktu kepemilikan yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pemerintah menetapkan masa berlaku HGB serta mekanisme perpanjangan dan pembaruannya.

Baca juga: BPN: HGU dan HGB Badan Hukum Jadi Prioritas Penertiban Tanah Telantar

Berlaku 30 Tahun, Bisa Diperpanjang dan Diperbarui

Merujuk Pasal 37 ayat (1) dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, HGB atas tanah negara maupun tanah Hak Pengelolaan (HPL) diberikan untuk:

• Jangka waktu paling lama 30 tahun,
• Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan
• Diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Artinya, pemegang HGB berhak atas tanah tersebut selama total maksimal 80 tahun (jika memenuhi semua syarat perpanjangan dan pembaruan).

Ketika masa berlaku habis, tanah tersebut kembali menjadi Tanah Negara atau Tanah HPL, tergantung asal haknya.

Pemerintah dapat memberikan prioritas perpanjangan kepada bekas pemegang hak, selama memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (4), antara lain:

• Tanah masih dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak,
• Tidak direncanakan untuk kepentingan umum,
• Sesuai tata ruang, serta
• Pemegang hak masih memenuhi syarat hukum.