Pembangunan Wilayah Perbatasan Dipercepat, Kalbar Jadi Provinsi Potensial bagi Perdagangan Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pembangunan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas program Reforma Agraria di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan, Kalbar menjadi provinsi yang menguntungkan dari segi perdagangan internasional.

Sebab, wilayah ini termasuk jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang terletak di sisi barat dan menjadi pintu menuju kawasan Asia Timur.

"Untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yakni di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi pintu masuk," kata Surya laman Kementerian ATR/BPN yang dikutip Kompas.com, Senin (28/06/2021).

Baca juga: Kantah Pontianak Luncurkan Layanan Pertanahan Drive-Thru

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada dua rencana major project di Kalimantan Barat yaitu pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Kijing.

Maka dari itu, hal ini menjadi krusial dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Tak hanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, ada tiga program prioritas Reforma Agraria lainnya di Kalbar.

Ketiganya adalah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan lalu Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB).

Kemudian, penataan akses melalui pemberdayaan tanah masyarakat secara kolaboratif, serta wilayah perairan di sempadan sungai. 

Terkait penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan, kata Surya, wilayah ini masih memiliki peluang tanah kosong agar menjadi sumber baru untuk mengatasi ketimpangan akses.

Untuk optimalisasi lahan berbasis pemberdayaan, dibutuhkan kerja sama pemberdayaan lintas sektor.

Sementara soal Reforma Agraria di wilayah perairan sungai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kampung Beting yang telah teruji menjadi waterfront city.