Terus Berlanjut, Pengendalian Lumpur Sidoarjo Butuh Rp 0,28 Triliun

Kompas.com - 25/06/2020, 21:36 WIB

Rosiana Haryanti,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Rosiana Haryanti

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Warga korban lumpur Lapindo mengikuti acara silaturahim dan doa bersama, menandai peringatan 11 tahun bencana di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/5/2017). Sejak Mei 2006 silam, semburan lumpur telah menggenangi 16 desa di tiga kecamatan yang membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hingga aktivitas perekonomian di Jawa Timur.(AFP PHOTO / JUNI KRISWANTO)

Miniatur kampung di atas kolam lumpur Sidoarjo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo masih akan dilanjutkan.

Hal ini diketahui dari presentasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Pada tahun 2020, Pengendalian Lumpur Sidoarjo merupakan satu dari 13 program Kementerian PUPR.

Akan tetapi pada tahun 2021, Kementerian PUPR melakukan redesain program dan hanya akan melaksanakan lima program saja.

"Redesain program yang tadinya 13 program pada tahun 2020, disederhanakan menjadi lebih fleksibel hanya lima program tahun 2021," ucap Basuki

Program tersebut adalah Dukungan Manajemen yang mencakup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal.

Kemudian program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi oleh Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDA. Lalu Infrastruktur Konektivitas yang berada di bawah Ditjen Bina Marga.

Program selanjutnya yakni Ketahanan Sumber Daya Air di bawah Ditjen SDA.

Terakhir program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan.

Dari kelima program ini, Pengendalian Lumpur Sidoarjo masuk dalam program Ketahanan Sumber Daya Air di bawah Ditjen SDA

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 0,28 triliun. Salah satu programnya adalah pengaliran lumpur dengan volume 40 juta meter kubik.

Program pengendalian ini berada di bawah Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 silam.

Dengan berlakunya perpres ini, maka keberadaan BPLS dimasukkan ke dalam struktur Kementerian PUPR atau tepatnya berada pada Ditjen SDA.

Setelah peleburan ini, nama lembaga tersebut berubah menjadi PPLS.

Pergantian nama dan posisi tersebut membuat BPLS akan semakin kecil pekerjaannya karena praktis hanya tinggal menangani permasalahan dengan pengusaha swasta.