Jakarta Banjir, Kementerian ATR/BPN Bakal Audit Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan audit tata ruang di kawasan hulu dan hilir Jadebotabek.

Hal ini menyusul sejumlah titik di Jakarta, termasuk Istana Kepresidenan, dan Bekasi, terendam banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi pada Senin (24/2/2020) malam hingga Selasa (25/2/2020) pagi.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT) Budi Situmorang audit tata ruang dilakukan karena banjir makin meluas.

"Ini karena kepadatan pembangunan Jakarta dan kurang taatnya tata ruang dari hulu ke hilir," kata Budi di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Daftar Tol yang Masih Tergenang Banjir

Oleh karena itu, tahun ini Kementerian ATR/BPN berkejaran dengan waktu untuk mengaudit semua dari hulu sampai ke hilir.

Di hulu akan dilakukan reboisasi atau penanaman kembali bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut Budi, kawasan hulu seperti Puncak Bogor sudah sangat rusak, pembangunan tak terkendali. Padahal, Kementerian ATR/BPN hanya merekomendasikan 20 persen kawasan yang bisa dibangun.

"Kalau lebih akan kita bongkar," tegasnya.

Budi menuturkan akibat kepadatan bangunan tersebut banyak resapan air jadi tertutup hingga membuat beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir karena terus diguyur hujan deras.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. 

Sementara untuk pemulihan di hilir Jakarta, Budi akan mengidentifikasi lokasi, termasuk adamembongkar bangunan  yang tidak memiliki hak.

"Kami bisa membongkar itu, sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," tuntas Budi.