Permasalahan Banjir Depok Sudah Ada Sejak Perumahan Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Arief Rachadiono Wimansyah mengatakan, akar permasalahan banjir di Kota Depok sudah ada sejak dimulainya pembangunan perumahan pada kurun 1982-an.

"Sejak pembangunan komplek-komplek perumahan sudah mulai dibangun sejak tahun 1982-an setelah beroperasinya Universitas Indonesia," kata Arief dalam Seminar bertajuk "Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek", Universitas Indonesia, Jakarta, Rabu, (15/1/2020). 

Menurut Arief, permasalahan birokrasi ikut berkontribusi terhadap penanganan banjir yang tidak maksimal. Hal ini karena Depok bukan merupakan bagian dari DKI Jakarta, melainkan Jawa Barat.

Baca juga: Ini Perumahan Bebas Banjir

Pada saat itu pengawasan pembangunan Depok sangat mengandalkan Kabupaten Bogor. Akibatnya perkembangan Depok terjadi di luar kendali.

Oleh karena itulah, Kota Depok dan Bogor secara administratif dipisah.

"Ketika masuk di Jawa Barat, ujung Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Sehingga, pengawasan terhadap Kota Depok waktu itu sangat mengandalkan Kabupaten Bogor. Makanya, sekarang dipisah jadi Kota Depok," terang Arief.

Arief menuturkan, peristiwa banjir besar 1 Januari 2020 di Depok, terjadi di 83 titik yang mencakup 29 kelurahan dari total 63 kelurahan.

Kerugian material akibat banjir tersebut ditaksir mencapai Rp 8,6 miliar serta 2.276 korban mengungsi.

Oleh karena itu, Arief mengatakan, perlunya sinergi antara para pemangku kepentingan dalam mengatasi banjir bersama-sama.

"Jadi, ke depannya kami (Depok) ingin tidak ada egoisme penanganan banjir secara otonomi daerah tapi secara kebersamaan," tuntas Arief.