Di Depan Mahasiswa, Basuki Sebut Prioritas Infrastruktur Pilihan Logis

JAKARTA, KOMPAS.com - Prioritas pembangunan infrastruktur dinilai menjadi pilihan logis dan strategis yang dapat diambil pemerintah dalam meningkatkan daya saing dalam negeri.

Selama kurun lima tahun terakhir, posisi daya saing Indonesia mengalami peningkatan dari posisi 61 pada 2013 menjadi 52 pada tahun 2018.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menghadiri wisuda dan dies natalis ke-53 Universitas Pancasila, Selasa (1/10/2019).

Menurut dia, pada setiap kesempatan Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki daya saing yang andal untuk dapat berkompetisi dalam tataran global. 

Baca juga: Basuki Hadiri Wisuda Kampus Eks Menteri PU

"Daya tahan Indonesia sangat tergantung pada ketangguhan infrastruktur yang kita miliki, di kota, di desa, di kawasan pedalaman, di kawasan perbatasan, serta pulau-pulau terluar dan terdepan. Daya tahan ini terbukti dengan bertahannya Indonesia dalam stagnasi ekonomi dunia lima tahun terakhir ini," papar Basuki. 

Tahun ini, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat menembus angka 5,08 persen.

Prediksi ini, sebut dia, lebih tinggi dibandingkan negara maju atau negara berpenduduk besar lainnya. 

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, bahwa Indonesia termasuk sebagai negara di dalam keanggotaan G-20 yang memiliki hutang luar negeri paling rendah.

"Sumber pertumbuhan yang didorong oleh investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur serta pembiayaan pemerintah melalui skema KPBU infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi tersebut," ujarnya. 

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan pada masa periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu sempat diucapkan Kepala Negara saat menyampaikan pidato Visi Indonesia pada 14 Juli lalu. 

"Di samping itu, juga dipastikan bahwa infrastruktur harus dihubungkan dengan kawasan industri rakyat, industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan  pariwisata dan kawasan pertumbuhan lain," tutup Basuki.