Menteri Basuki: Anggaran SDA Terbesar untuk Bendungan dan Embung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 120,21 triliun di dalam Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020. Dari jumlah tersebut, Rp 43,97 triliun rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, mayoritas anggaran di sektor ini akan digunakan untuk pembangunan bendungan dan embung sebesar Rp 18,52 triliun. Pemerintah pada tahun depan berencana melanjutkan penyelesaian 49 bendungan yang sedang berjalan konstruksinya.

"Di antaranya Bendungan Kuwil di Sulawesi Utara, Cipanas di Jawa Barat, Way Sekampung di Lampung, Pamukulu di Sulawesi Selatan, Way Apu di Malu, serta rehabilitasi dua bendungan yakni Bendungan Wonogiri dan Bendungan Benanga," terang Menteri Basuki di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Untuk embung, rencananya akan dibangun 70 buah terutama di daerah kering seperti NTT, NTB, dan Maluku seperti Embung Bokondini, Embung Botawa, dan Embung Sempaja. Selain itu, juga untuk merevitalisasi tiga danau antara lain pembangunan Alur Tano Ponggol di Danau Toba dalam rangka menunjang pariwisata, dan revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai penyediaan air baku dan tenaga listrik di Jawa tengah.

Adapun untuk pembangunan jaringan irigasi dan rawa, anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp 8,32 triliun. Tak kurang dari 20 ribu hektar sawah irigasi akan terariri, antara lain Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Aceh yang sudah memiliki bendung sejak lama namun baru sekarang dibangun jaringan irigasinya.

Selain itu pembangunan DI Batang Asai di Jambi, dan DI Komering di Sumatera Selatan. Rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan seluas 89 ribu hektare yang antara lain adalah DI Rentang dan DI Manganti di Jawa Barat, dan DI Way Umpu di Lampung.

Ketiga, penyediaan air tanah dan air baku dengan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun yang digunakan antara lain untuk penyediaan air baku daerah rentang keekringan dengan kapasitas 3,0 meter kubik per detik antara lain pembangunan instalasi air baku di Bendungan Logung, Tapin, Gondang, Gandus, Kesugihan, dan air baku Kawasan Parapat Danau Toba serta penyediaan sumur air tanah sebanyak 250 titik antara lain untuk persiapan kekeringan Pulau Jawa dan Provinsi NTT.

Keempat, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA dengan anggaran sebesar Rp 4,46 triliun dengan program antara lain operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air termasuk rehabilitasi dan peningkatan keamanan bendungan. Kemudian pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat (P3TGAI) di 6.000 lokasi dan Program Citarum Harum yang dibantu oleh TNI.

Berikutnya, pengendalian lumpur Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp 280 miliar yang digunakan untuk pengaliran lumpur sebanyak 31 juta meter kubik slurry dan peningkatan tanggul sepanjang 2 kilometer.

Keenam, pembangunan pengendali daya rusak air dengan anggaran sebesar Rp 6,84 triliun yang digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 102 yang antara lain pengendalian banjir kawasan New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk mendukung KSPN Borobudur, pengendali banjir di KEK Mandalika (KSPN Mandalika), Likupang (KSPN Manado-Bunaken), Kali Ciliwung, Kali Tuntang, dan Sungai Konaweha yang mengalami banjir besar beberapa waktu lalu.

"Untuk pengendalian banjir di Sulawesi Tenggara kini dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan kapasitas 45,9 juta meter kubik. Kemudian akan dibangun Bendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta meter kubik di Kabupaten Konawe," terang Basuki.

Disamping itu juga dibanun infrastruktur pengendali sedimen atau lahar gunung berapi sebanyak 21 buah antara lain di Gunung Merapi dan Gunung Agung. Kemudian pembangunan pengaman pantai sepanjang 18 kilometer antara lain di Dermaga Loh Buaya atau Rinca untuk menunjang pariwisata Labuan Bajo, Pengaman Pantai Jakarta, Pantai Miangas, Pantai Lampung dan Anyer pasca tsunami Lampung-Banten.

Ketujuh, dukungan lainnya sebesar Rp 2,95 triliun yang digunakan antara lain untuk pembinaan (turbinwas), pelaksanaan tugas teknis lainnya, tata kelola SDA terpadu, dan dukungan manajemen BBWS atau BWS.