Ide Jokowi soal Metropolitan Baru di Luar Jawa, Dorong Sektor Properti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengembangkan sejumlah wilayah metropolitan baru di luar Jawa agar dapat menjadi pusat perekonomian selain Jakarta.

Pengembangan kawasan metropolitan ini sekaligus ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Menurut Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto, rencana pengembangan kawasan itu dapat mendorong pertumbuhan sektor properti.

Namun ini dengan catatan, sepanjang pengembangan kawasan tersebut juga didukung dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. 

"Sebenarnya kalau pengembangan sesuatu yang baru dan ditunjang demografi yang cukup atau demografi yang ada dapat memancing pertumbuhan. Karena intinya pemerataan," kata Ferry menjawab Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Di Depan Parlemen, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Tak perlu jauh-jauh ke luar Jawa. Ia menilai, pembangunan infrastruktur seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) Jakarta juga turut mendorong sektor properti. 

"Apalagi kalau itu menggeser pusat ekonomi ke daerah lain, itu sebenarnya bisa. Jadi selain tadi, infrastruktur, daya belinya juga perlu didukung untuk kemudahan orang untuk membeli," sebut Ferry.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu memberikan suku bunga yang lebih bersahabat, sehingga masyarakat pun berminat untuk membeli properti. 

"Karena ini kunci dari properti, baik itu produsen maupun konsumen properti," ucap Ferry.

Di dalam pidato nota keuangan, Presiden Joko Widodo menyatakan, selama ini denyut kegiatan ekonomi masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Akibatna, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau lain. 

Apabila hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Baca juga: Di Manakah Calon Ibu Kota Baru?

"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," kata Kepala Negara di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).