Dorong Swasta Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Ini Alokasi Anggarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pidato Nota Keuangan yang disampaikan Jumat (16/8/2019) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, pentingnya peran swasta dalam mendukung rencana pemindahan ibu kota negara.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU)," ucap Presiden. 

Melansir data Bappenas, Senin (19/8/2019), kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun.

Rinciannya, Rp 32,7 triliun digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menggunakan skema KPBU. Sedangkan untuk istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri akan menggunakan APBN.

Baca juga: Di Depan Parlemen, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Adapun Rp 265,1 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti gedung dan rumah ASN dan TNI/Polri akan menggunakan skema APBN, KPBU dan swasta dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan.

Sementara untuk fasilitas pendukung lainnya seperti pendidikan dan kesehatan akan menggunakan skema KPBU dan swasta. Terakhir untuk lembaga pemasyarakatan akan menggunakan skema KPBU.

Baca juga: Di Manakah Calon Ibu Kota Baru?

Berikutnya, Rp 160,2 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang seperti fasilitas dan prasarana, seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah dan sarana olahraga.

Pembangunan fasilitas dan prasarana ini akan menggunakan skema KPBU. Sementara untuk ruang terbuka hijau akan menggunakan APBN.

Sisanya, Rp 8 triliun untuk kebutuhan pengadaan lahan akan menggunakan dana APBN. 

Presiden menyatakan, ibu kota baru tidak hanya dirancang sebagai simbol identitas, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. 

"Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," kata Presiden.