Sofyan Djalil Ungkap Alasan Ditegur Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) soal proses pengurusan izin investasi yang berjalan lambat. Salah satunya, terkait rencana pengembangan hotel di Manado, Sulawesi Utara.

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menjelaskan, Presiden sebelumnya mendapatkan informasi soal hambatan investasi di wilayah tersebut saat kunjungan kerja ke Manado.

Menurut dia, salah satu faktor penghambat investasi yakni kakunya rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

"Ketentuan RTRW ini bisa diperbaiki satu kali setiap lima tahun. Karena itu untuk menciptakan kepastian," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

RTRW yang dapat ditinjau atau direvisi setiap lima tahun ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Persoalan muncul ketika ada investor yang tertarik membenamkan investasi namun mereka terhambat karena perda RTRW yang belum direvisi.

Sebagai salah satu wilayah destinasi wisata, Manado merupakan magnet bagi turis baik dalam maupun luar negeri.

Tak heran bila banyak investor, terutama di sektor perhotelan, yang tertarik membenamkan modal untuk membangun hotel di wilayah tersebut.

"Oleh sebab itu Pak Presiden perintahkan kita rapat, kemudian kita punya kewenangan dalam uu itu untuk berikan rekomendasi," sambung Sofyan.

Teguran Presiden itu dilayangkan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (8/7/2019).

Presiden mengatakan, investor berbondong-bondong ingin membangun hotel di Manado karena melihat di wilayah tersebut kekurangan hotel.

Seharusnya, Kementerian ATR/BPN bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan kesepakatan-kesepkatan yang memang harus dilakukan.

"Semua hal seperti ini kalau secara detail, kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Ya sampai kapanpun kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Presiden seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.